Salah satunya, dugaan kasus korupsi flu burung yang melilit Pejabat Pembuat Kesepakatan (PPK) di lembaga tersebut.
Nafsiah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus yang kini bergulir di KPK dan Mabes Polri terkait orang-orang yang berada di lembaga yang dipimpinya.
"Memang betul kita sudah sepakat, saya tegaskan proses hukum akan difasilitasi dan akan memberi bantuan, agar prosesnya bisa lancar," kata Nasiah di kantor BPK RI, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2012).
Kemudian, ia pun berjanji akan menyamatkan sisa asset negara yang belum terpakai, misalnya gedung yang baru selesai 82 persen, tetapi bisa digunakan untuk produksi.
"Bila pembangunan perlu dilanjutkan, alat yang dibeli belum terpasang karena belum ada tempatnya kita pakai untuk melindungi rakyat, ini yang saya harapkan," jelasnya.
Tim yang dibentuk Kemenkes sendiri untuk menelusuri penyimpangan tersebut, kini sudah bekerja dan diharapkan bisa memberikan rekomendasinya dalam waktu yang cepat. Apakah pembangunan dilanjutkan atau tidak.
"Kalau dilanjutkan nantinya apa yang dibutuhkan, berapa yang dibutuhkan nanti bagaimananya. Semoga beberapa minggu ini tim kajian akan selesai dan dilaporkan," ujarnya.
Untuk pemberian sanksi terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran yang berakibat keuangan negarta dirugikan, Menkes sendiri menjelaskan bahwa prosesnya berjalan diinternal kementrian dengan memanggil dirjen terkait dan diambil berita acaranya.
"Kalau berdasarkan BAP-nya belum ditemukan hal yang perlu pemberian sanksi, karena itu bukan keputusan menteri saja, akan tetap kita akan konsultasikan dengan BPK atau yang terkait," ungkapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar