Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki KTP. Demikian diungkapkan Bustami semalam ketika acara sahur bersama Satgas PA dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2012 di Rumah Singgah Master.
Dari keterangan pers yang diterima Tribun, Selasa (24/7/2012), M. Ihsan, Sekretaris KPAI, pengurus Rumah Singgah Master (Masjid Terminal) Depok sudah berusaha mengurus tapi belum berhasil, padahal anak-anak tersebut ingin berubah dan bekerja seperti orang lain.
Tetapi karena kendala KTP mereka jadi patah semangat belajar dan latihan. Perubahan sikap dan perilaku anak jalanan atau anak punk membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras pendamping.
"Seharusnya pemerintah mendukung niat anak-anak punk dan anak jalanan tersebut untuk berubah," ungkap Bustami.
Situasi yang paling menyedihkan, ratusan anak jalanan tidak punya akte kelahiran dan tidak jelas asal usulnya.
Situasi ini makin memperburuk situasi anak dan harapan untuk mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih baik seperti pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Situasi ini, menurut Ihsan, merupakan Kado Hari Anak Nasional bagi Walikota Depok untuk menjadikan Depok sebagai Kota Layak Anak.
"Pemda tidak bisa beralasan bahwa anak tersebut bukan warga depok, tetapi ketika anak-anak tinggal dan beraktivitas di Depok merupakan tanggung jawab pemda depok didukung oleh pemerintah pusat dan pemda tempat asal anak tersebut," ujarnya.
Ihsan melanjutkan Ini hanya sebagian dari wajah buruk bangsa Indonesia kerena ketidakmampuannya dalam menjamin perlindungan anak terlantar sesuai dengan UUD 45. Dari 4.5 juta anak terlantar, saat ini baru 171 ribu yang dianggarkan melalui Kemensos.
Sisanya dilayani oleh masyarakat dan swasta secara kelembagaan dan perorangan karena kultur kepedulian masyarakat Indonesia.
"Semua ini menjadi bahan evaluasi pemerintah dan semua pihak untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak," tandas Ihsan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar