TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Komitmen kepada masyarakat yang memilihnya masih dipegang Gubernur Jatim Soekarwo. Ditawari pos menteri dan namanya kembali santer masuk wacana reshuffle (perombakan) kabinet, Pakde Karwo, begitu sapaan akrabnya, menyatakan ingin tetap menjalankan tugas sebagai gubernur.
Menurut Pakde, jika dirinya boleh memilih, maka akan memilih tetap menjadi Gubernur. ”Apalagi, teman-teman partai juga menyarankan demikian,” kata Pekde Karwo, Rabu (28/9/2011).
Namun, dalam kamus pribadinya, Pakde mengaku jika dirinya mendapat perintah pasti akan dijalankan. Tapi jika diperbolehkan berargumentasi, dirinya akan memberi penjelasan mengapa keberatan menerima tawaran jabatan baru itu.
”Pribadi saya, kalau saya diperintah, saya tak bisa menolak. Tapi saya yakin, dengan proses yang sangat demokratis, jika saya keberatan dan ada alasannya, biasanya juga diterima,” terang pria yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu.
Meski demikian, jika akhirnya perintah menjadi menteri sifatnya wajib dan tak memberi ruang untuk menyampaikan argumentasi, Pakde mengaku siap menjalankan. ”Kalau perintahnya itu poko’e dan atas nama apa, ya saya akan jalankan,” imbuh Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) GMNI itu.
Menguatnya wacana Soekarwo masuk jajaran kabinet terjadi setelah 20 September lalu ketika Presiden tiba-tiba memanggilnya ke Jakarta. Padahal waktu itu dia sedang mengikuti sidang paripurna di DPRD Jatim. Wacana itu lebih kencang dibanding 3 Oktober 2010, ketika SBY juga tiba-tiba memanggil Pakde ke Jakarta, bersamaan dengan gonjang-ganjing reshuffle kabinet.
Menurut Pakde, jika dirinya boleh memilih, maka akan memilih tetap menjadi Gubernur. ”Apalagi, teman-teman partai juga menyarankan demikian,” kata Pekde Karwo, Rabu (28/9/2011).
Namun, dalam kamus pribadinya, Pakde mengaku jika dirinya mendapat perintah pasti akan dijalankan. Tapi jika diperbolehkan berargumentasi, dirinya akan memberi penjelasan mengapa keberatan menerima tawaran jabatan baru itu.
”Pribadi saya, kalau saya diperintah, saya tak bisa menolak. Tapi saya yakin, dengan proses yang sangat demokratis, jika saya keberatan dan ada alasannya, biasanya juga diterima,” terang pria yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu.
Meski demikian, jika akhirnya perintah menjadi menteri sifatnya wajib dan tak memberi ruang untuk menyampaikan argumentasi, Pakde mengaku siap menjalankan. ”Kalau perintahnya itu poko’e dan atas nama apa, ya saya akan jalankan,” imbuh Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) GMNI itu.
Menguatnya wacana Soekarwo masuk jajaran kabinet terjadi setelah 20 September lalu ketika Presiden tiba-tiba memanggilnya ke Jakarta. Padahal waktu itu dia sedang mengikuti sidang paripurna di DPRD Jatim. Wacana itu lebih kencang dibanding 3 Oktober 2010, ketika SBY juga tiba-tiba memanggil Pakde ke Jakarta, bersamaan dengan gonjang-ganjing reshuffle kabinet.
Editor: Prawira Maulana | Sumber: Surya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar