"Ya, dari hasil sosialisasi yang kami ikuti, jika ada sekolah yang dana BOS-nya berlebih dan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka dana BOS tahun berikutnya akan dipotong," ujarnya, saat dikonfirmasi soal dugaan rekayasa jumlah murid yang terjadi di SD 225/III Desa Talang Kemulun, seperti diberitakan Tribun sebelumnya.
Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya, jika hal yang demikian terjadi, maka kepala sekolah harus mengembalikan dana bos tersebut. Namun cara tersebut dianggap kurang efektif, karena banyak sekolah yang tidak mengembalikannya.
"Makanya saat ini dipotong langsung oleh pusat, sehingga kelebihan dana bos tersebut bisa langsung diambil oleh pusat, dengan cara mengurangi dana bos sekolah yang bersangkutan sebagai penggantinya," terangnya.
Sedangkan untuk SD 225/III Desa Talang Kemulun lanjutnya, yang dilaporkan oleh kepala sekolah ada sebanyak 78 jumlah murid, yang terdiri dari 37 murid laki dan 41 murid perempuan. Jika laporan warga benar bahwa jumlah murid yang sebenarnya sekitar 50 orang, maka benar terjadi rekayasa.
"Jika memang laporan warga itu benar, maka terjadi manipulasi jumlah siswa sekitar 21 orang. Namun untuk memastikannya harus dilakukan pengecekan ke sekolah yang bersangkutan," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Monadi, melalui Sekretaris, Murison, mengingatkan agar kepala sekolah tidak melakukan manipulasi data jumlah siswa, karena suatu saat pasti akan ketahuan.
Bahkan, ia mengaku untuk melakukan pengecekan tersebut, akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Biasanya BPKP akan turun, dan kepala sekolah yang bersangkutan harus mengembalikan dana tersebut," ujarnya.
Menurutnya, beberapa waktu lalu sudah ada sekolah melakukan hal yang sama, sehingga ketahuan dan harus mengembalikan uang tersebut, sementara kepala sekolahnya mendapatkan sangsi yang sangat berat.
"Dulu ada tujuh sekolah yang melakukan hal yang sama, namun menjadi temuan BPK, dan semua dana yang sudah diterima terkait manipulasi tersebut, sudah dikembalikan. Sedangkan kepala sekolahnya sendiri menerima sangsi," terangnya.
Dalam waktu dekat, Murison akan turun ke SD 225/III Talang Kemulun, yang dilaporkan oleh warga diduga melakukan manipulasi jumlah siswa tersebut. "Tim kita akan mencari kebenarannya dilapangan. Nanti jumlah murid yang ada di sekolah dengan yang ada dalam laporan, akan kita cocokkan," katanya.
Dia tidak mau citra pendidikan di Kabupaten Kerinci, bisa rusak hanya karena hal-hal yang tidak jelas, yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah. "Kalau memang benar terbukti, maka sanksi berat untuk kepala sekolah sudah menanti," ungkapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Kerinci H Liberty, mengatakan belum menerima laporan tersebut. Meskipun demikian, ia mengatakan dalam waktu dekat akan segera turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan.
"Kita juga meminta Diknas segera mencari kebenaran terkait laporan tersebut. Jika memang benar, maka kepala sekolah yang bersangkutan harus ditindak tegas, agar mutu pendidikan di Kerinci tidak berkurang," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar