Bangun Kilang Minyak, Pemerintah Harus Pikir-pikir Dahulu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta mempertimbangkan kembali rencana untuk membangun kilang minyak baru. Belajar pengalaman saat rezim orde baru proyek tersebut selalu menemui kegagalan.

"Kita harus belajar dari pengalaman pada zaman orde baru pernah dikeluarkan 37 izin bangun kilang ,termasuk tiga program untuk Pertamina Exxon, namun hanya satu yang jadi yaitu kilang Balongan, sisanya nyungsep. Bahkan yang milik Humpuss pun kapasitas 10.000 barel per hari sekarang mangkrak saja di Cepu, belum jelas statusnya padahal crude sudah ada komitmen dari ladang Cepu," kata Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Jumat(15/6/2012) malam.
Rencana yang awalnya disampaikan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo tersebut memang seharusnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun dari berbagai hal yang dikatakan pemerintah sebagai hambatan, justru banyak hal penting sebagai fondasi perencanaan jangka panjang yang terabaikan.
"Beberapa pertanyaan mendasarnya harus segera ditetapkan dulu oleh pemerintah yaitu siapa yang nantinya menjadi operatornya atau pemiliknya, seharusnya bisa meminta Pertamina saja sehingga nantinya menjadi bagian dari aset Pertamina," ujarnya.
Tidak hanya itu, asal usul crude oilnya juga harus jelas sebab kini negara yang punya spare capacity saat ini hanya Iran dan Venezuela. Biaya feasibility study yang mahal dan mencapai 1 triliun harusnya menghasilkan kajian yang paten,tidak main-main dan benar-benar double, karenanya sebelum itu dilakukan hal-hal mendasar perlu ditetapkan dulu," jelasnya.
Lebih jauh Dewi menambahkan di dunia hanya ada tiga besar perusahaan yang mampu melakukan feasibility study menyeluruh,yaitu Chevron, Lurgi, BP atau Shell Refining Technology. Seperti beli hak paten ke perusahaan raksasa ini".
"Indikasi awal jika serius  membangun kilang dengan skala besar tentunya harus diawali dengan kunjungan kepala negara ke negara-negara produsen seperti Arab saudi, Iran, Kuwait dan Irak. Nah yang jadi pertanyaan kapan Presiden SBY ada rencana mau datang keempat negara ini dalam waktu dekat? Kita lihat saja Singapora, negara kecil ini lebih punya strategi karenanya kilangnya mendapat guarentee supply terutama dari Riau, dari BP dan Shell yang ladang minyaknya dimana-mana. Kapasitas kilang mereka yang sekian Bpd itu sudah jelas mulai transport pakai VLCC (kompartemen) dan lain-lain sehingga kilangnya fully utilized sepanjang tahun," pungkas Dewi.