TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) menunggu sikap Presiden SBY dalam kapasitasnya
sebagai pimpinan Setgab koalisi untuk berbicara langsung terkait hasil
pertemuan dengan para pimpinan anggota Setgab.
Dalam pertemuan itu, berhembus kabar, PKS tak lagi berada dalam barisan koalisi. Melalui Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, PSK menyatakan siap bila kabar itu benar adanya.
Sebelumnya, pertemuan dengan para pimpinan partai politik anggota Setgab Koalisi dilakukan di kediaman pribadi Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/4/2012) malam kemarin. Sekretaris Setgab, Syarif Hasan kemudian mengungkap kepada para wartawan, mitra koalisi pemerintahan SBY saat ini hanya tinggal lima (partai) saja. Syarif menjelaskan secara diplomatis, PKS telah melanggar kontrak koalisi.
"(PKS) Melanggar kontrak. Kontrak koalisi jelas mengatakan, kebijakan pemerintah yang strategis itu wajib di dukung dan dilaksanakan oleh anggota koalisi setgab. Kaalau ternyata anggota koalisi itu berseberangan maka anggota koalisi itu harus mengundurkan diri atau
dengan sendirinya keberadannya di koalisi akan berakhir," ujarnya.
Mahfudz Siddiq kemudian mengatakan, banyak kader Partai Demokrat yang memang berhasrat betul agar PKS dikeluarkan dari barisan koalisi pemerintahan SBY -Boediono. Mahfudz kemudian tegas menyatakan kembali, apakah benar partainya resmi dikeluarkan, pernyataan secara langsung Presiden SBY kepada pimpinan partainya, menjadi jawaban resmi.
"Kami tunggu Presiden SBY untuk menyampaikan keputusan itu kepada Pimpinan PKS. Dan jika rapat Setgab sepakat putuskan tidak lagi bagian dari koalisi, PKS dengan legowo menerimanya," Mahfudz menegaskan.
Dalam pertemuan itu, berhembus kabar, PKS tak lagi berada dalam barisan koalisi. Melalui Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, PSK menyatakan siap bila kabar itu benar adanya.
Sebelumnya, pertemuan dengan para pimpinan partai politik anggota Setgab Koalisi dilakukan di kediaman pribadi Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/4/2012) malam kemarin. Sekretaris Setgab, Syarif Hasan kemudian mengungkap kepada para wartawan, mitra koalisi pemerintahan SBY saat ini hanya tinggal lima (partai) saja. Syarif menjelaskan secara diplomatis, PKS telah melanggar kontrak koalisi.
"(PKS) Melanggar kontrak. Kontrak koalisi jelas mengatakan, kebijakan pemerintah yang strategis itu wajib di dukung dan dilaksanakan oleh anggota koalisi setgab. Kaalau ternyata anggota koalisi itu berseberangan maka anggota koalisi itu harus mengundurkan diri atau
dengan sendirinya keberadannya di koalisi akan berakhir," ujarnya.
Mahfudz Siddiq kemudian mengatakan, banyak kader Partai Demokrat yang memang berhasrat betul agar PKS dikeluarkan dari barisan koalisi pemerintahan SBY -Boediono. Mahfudz kemudian tegas menyatakan kembali, apakah benar partainya resmi dikeluarkan, pernyataan secara langsung Presiden SBY kepada pimpinan partainya, menjadi jawaban resmi.
"Kami tunggu Presiden SBY untuk menyampaikan keputusan itu kepada Pimpinan PKS. Dan jika rapat Setgab sepakat putuskan tidak lagi bagian dari koalisi, PKS dengan legowo menerimanya," Mahfudz menegaskan.
Penulis: Rachmat Hidayat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar