TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu menteri perwakilan PKS dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Apabila semua menteri dicopot, PKS tidak menganggap hal itu sebagai penghinaan.
"Tanpa menerima jabatan, bukan penghinaan bagi PKS," ujar Anggota Majelis Syuro PKS, Aus Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/10/2011).
Jabatan menteri kata Aus bukanlah segala-galanya buat PKS. Ia juga berkeyakinan, meskipun tanpa menteri di KIB II, PKS tak akan merasa kecil dan justru semakin besar dan solid.
"Memang bagi PKS adalah tunggu keputusan Majelis Syuro soal koalisi. Tapi jabatan bukan sebuah kemuliaan,"jelasnya.
Sebelumnya anggota DPP PKS, Refrizal, menyatakan, banyak usulan dari kader dan pengurus PKS agar segera keluar dari koalisi karena Presiden SBY telah melanggar kontrak khusus yang ditandatangani oleh SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin.
"Tanpa menerima jabatan, bukan penghinaan bagi PKS," ujar Anggota Majelis Syuro PKS, Aus Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/10/2011).
Jabatan menteri kata Aus bukanlah segala-galanya buat PKS. Ia juga berkeyakinan, meskipun tanpa menteri di KIB II, PKS tak akan merasa kecil dan justru semakin besar dan solid.
"Memang bagi PKS adalah tunggu keputusan Majelis Syuro soal koalisi. Tapi jabatan bukan sebuah kemuliaan,"jelasnya.
Sebelumnya anggota DPP PKS, Refrizal, menyatakan, banyak usulan dari kader dan pengurus PKS agar segera keluar dari koalisi karena Presiden SBY telah melanggar kontrak khusus yang ditandatangani oleh SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin.
Penulis: Willy Widianto | Editor: Johnson Simanjuntak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar