TRIBUNNEWS.COM, AIRMADIDI - Warga Pulau Bangka Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara didampingi lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan, Kamis (27/10/2011) menggelar aksi menolak rencana Bupati Minut. Sompie Singal meloloskan beroperasinya perusahaan penambangan pasir besi di pulau ini.
Massa ramai-ramai mendatangi Pemkab Minut untuk bertemu langsung dengan Bupati Sompie Singal dan mengadukan bahaya dampak lingkungan atas aktivitas tambang pasir besi ke DPRD Minut.
Namun aksi mereka terhambat karena aparat kepolisian mencegat massa di dua lokasi yang berbeda. Tak pelak, ini membuat gerah koordinator aksi, Ketua Walhi Sulawesi Utara, Edo Rahman.
"Massa dicegat di dua lokasi berbeda yaitu di Tatelu dan Dimembe. Kami harus tercerai-berai untuk menuju Pemkab dan DPRD Minut. Kami kesal karena permohonan izin demo sudah kami masukkan dua hari lalu ke Polres Minut dan sudah disetujui," ujarnya berapi-api.
Ratusan orang yang menumpang truk dan bus akhirnya harus melakukan koordinasi dan negosiasi kembali dengam pihak kepolisian untuk melanjutkan perjalanan menuju Pemkab Minut.
Di Pemkab Minut, mereka langsung berorasi secara bergantian. Namun mereka harus menanggung kecewa karena Bupati Sompie Singal tak bisa menemui demonstran. Hanya diwakili Sekda Johannes Rumambi.
Kehadiran Rumambi langsung mendapat teriakan penolakan. Mereka mendesak Bupati Minut Sompie Singal menemui mereka dan mempertanggungjawabkan pernyataannya di media beberapa waktu terkait rekomendasi eksplorasi pasir besi di Pulau Bangka.
"Kami minta Bupati menemui kami sekarang," teriak demonstran. Namun permintaan yang diteriakkan lantang itu tetap tak bisa dipenuhi karena saat itu Bupati Sompie berada di Manado.
Mendengar jawaban uty, demonstran yang seabagian adalah kau ibu tidak kuasa menahan tangis. "Jangan hanya mau bertemu rakyat untuk dapat suara banyak saat pemilihan umum lalu," teriak seorang demonstran sambil menangis.
Akhirnya, demonstran tetap menyampaikan tuntutan melalui Sekda Rumambi. Demonstran mempertanyakan, mengapa kini sudah ada penggalian sedalam tujuh meter di Pulau Bangka, padahal Pemkab Minut mengaku hanya mengeluarkan rekomendasi eksplorasi.
"Kami minta dengan keras segera hentikan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pertambangan dari pulau kami. Segera keluar dari Pulau Bangka," tegas demonstran.
Menanggapi tuntutan demonstran, Sekda Rumambi berjanji akan turun ke lokasi dalam waktu dekat. Demonstran memberi batas waktu paling lambat 29 Oktober, agar bupati datang ke Pulau Bangka.
Setelah menyampaikan aspirasi di Pemkab Minut, massa bergerak ke kantor DPRD Minut. Masih dengan tuntutan yang sama, demonstran membawa aspirasinya ke gedung wakil rakyat itu.
Massa diterima Ketua DPRD Minut, Berty Kapojos. Bersama lima orang perwakilan demonstran, Berty melakukan pembicaraan serius di dalam ruang rapat. Sejumlah permintaan warga yang menolak beroperasinya perusahaan tambang di Pulau Bangka disampaikan langsung ke ketua dewan.
Kesimpulan pertemuan itu, Dewan Minut minggu depan memanggil Bupati Sompie untuk hearing. Berty meminta seluruh demonstran tetap bersikap tenang dan tidak terpancing upaya yang memprovokasi.
Editor: Hasiolan Eko P Gultom | Sumber: Tribun Manado
Tidak ada komentar:
Posting Komentar