TANGGAPAN yang pertama mungkin karena trauma. Ada beberapa kepala daerah yang diusulkan ke pemprov ditolak semua, kenyataan nanti jalan buntu terbuka kalau ada titipan dari pemprov baru bisa.
Contoh di Tomohon ada sekkot, lalu di Minsel, Mitra dan beberapa tempat lainnya.
Kalau tanpa titipan-titipan, Pak Vicky (Wali Kota Manado Vicky Lumentut) yang usulkan tak mau diterima, kemungkinan besar muncul adanya ketakutan-ketakutan seperti itu. Coba kita bandingkan seperti Minsel tak diterima, Mitra usulkan tak diterima, apakah yang tak diterima tak penuhi syarat? Mereka memiliki Baperjakat, apa tak memenuhi syarat?
Kenapa plt, karena tak memenuhi syarat sehingga plt, ini menunjukkan komunikasi politik yang buruk. Dua-duanya ada unsur kekeliruan perlu dievaluasi baik Pemko Manado maupun Pemprov Sulut. Ada indikasi perang dingin dan komunikasi politik keduanya tak terjalin.
Ini imbas dari Musda Demokrat, nantinya kebijakan-kebijakan gubernur ditolak Partai Demokrat, rancangan-rancangan perda pemerintahan akan kacau. Sepertinya Pemko Manado memakai aturan lain atau interpretasi-interpretasi lain. Pemko Manado tak begitu goblok, tak mungkin seberani ini tanpa dasar.
Sesuai aturan memang pejabat eselon II harus dikoordinasikan dengan provinsi, ada sanksi moril dan politik.
Bisa saja anggaran-anggaran Pemko Manado turun, lobi-lobi ke pusat bisa dialihkan ke Bitung, karena pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat, banyak didengar oleh Kemendagri.
Merunut aturan seperti Permendagri Nomor 5 tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Sekda dan Pejabat Eselon II. Melalui aturan tersebut, kewenangan gubernur hanya sebatas melakukan penilaian.
Malahan dalam PP Nomor 9 tahun 2003 pejabat yang diangat atau diganti bisa dilakukan hanya lewat konsultasi tertulis dengan gubernur. Yang terjadi selama ini, bukan hanya sebatas konsultasi, tetapi terkesan telah berubah menjadi tawar menawar, artinya faktor suka dan tidak suka, punya pengaruh besar dalam penentuan pejabat.
Balas membalas akan terjadi, jika gubernur tak setuju usulan pejabat dari Pemko Manado, Vicky pasti akan balas melalui Partai Demokrat karena Vicky pucuk pimpinan di Sulut. Jika keduanya konflik, maka akan lebih melegitimasi pendapat publik bahwa Demokrat identik dengan konflik. Karena keduanya kader Demokrat, partai ini akan di tinggalkan oleh pemilih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar