Kepala Dissos Kota Surabaya Supomo mengatakan, apapun namanya, aturan tersebut semuanya dibuat untuk mengatur kebaikan.
“Karena, kewenangan pemerintah kan juga sebagai fungsi regulasi. Tinggal sekarang bagaimana aturan tersebut efektif diterapkan atau tidak,” ujar Supomo, Jumat (7/12/2012).
Menurut Supomo, langkah seperti rencana pembuatan pergub untuk membatasi gerak lelaki hidung belang, sebetulnya sudah pernah dilakukan Pemkot Surabaya.
Pemkot lewat Dissos, Dinas Kesehatan, Bapemas KB, dan dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sudah berulang kali menyosialisasikan tentang bahaya seks bebas.
Bahkan, dipaparkan data tentang tingginya penderita AIDS di Surabaya. Tapi, ternyata sulit membuat para pria doyan jajan seks kapok.
“Awalnya, satu dua hari memang jumlah pengunjung ke lokalisasi menurun. Tapi, setelah tiga hari, mereka seperti sudah lupa dan balik lagi. Jadi, untuk membuat mereka kapok datang ke lokalisasi memang tidak gampang. Cara yang paling efektif, lokalisasinya yang ditutup,” papar Supomo.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkot Surabaya sangat getol memulangkan pekerja seks komersial (PSK) ke daerah asalnya. Sebelum dipulangkan, mereka diberi pelatihan usaha dan juga modal sebesar Rp 3 juta untuk membuka usaha. Mereka juga dilarang kembali lagi.
Bahkan, pemkot menutup 22 wisma di kawasan lokalisasi Kremil di Tambakasri, Selasa (4/12/2012) lalu.
“Kami lakukan bertahap, awalnya jumlah PSk dan wisma kami kurangi. Juga ada aturan tidak boleh menambah PSk baru. Nah, nantinya kalau jumlah PSK sedikit dan wisma juga sudah berhenti beroperasi, lokalisasnya kami tutup," urainya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar