TRIBUNNEWS.COM - WACANA penyetopan izin perkebunan kelapa sawit di Tanahlaut (Tala), direspons positif oleh Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Hegar Wahyu Hidayat. Dia menilai kebijakan itu bisa memulihkan kerusakan lingkungan akibat bentang alam mengalami kerusakan akibat penambahan dan perkebunan sawit.
Ditegaskan Hegar, sejak menjamurnya perkebunan kelapa sawit, petani di Tala kerap mengeluh karena lahannya pertaniannya kekeringan karena kawasan rawa yang menjadi lokasi cadangan air untuk irigasi juga kering. Diduga cadangan air itu tersedot oleh perkebunan kelapa sawit yang kian hari makin luas.
Kondisi itu diperparah banyaknya tambang batu bara yang mengubah lahan pertanian dan perkebunan. "Kami berharap langkah sadar itu dibarengi penghentian izin pertambangan. Kalau cuma sawit kurang maksimal untuk memulihkan lingkungan," tegasnya.
Imbas lain maraknya perkebunan kelapa sawit, imbuh Hegar, adalah membuat masyarakat tidak bisa lagi memanfaatkan ikan sungai. "Sungainya banyak yang kering. Selain itu juga terjadi serangan hama. Belum lagi persoalan hewan buas yang kerap menyatroni permukiman karena daerah habitatnya dirambah perkebunan sawit," kata Hegar.
Untuk tingkat Kalsel, Hegar mengatakan, berdasar data sebanyak 201.813 hektare perkebunan sawit yang dikelola 19 perusahaan telah menggunakan lahan rawa. "Jika tidak segera diatasi, Kalsel ini bisa berubah menjadi lahan sawit dan tambang yang menggusur lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Semoga para kepala daerah memikirkan hal tersebut," ucapnya.
Rambah Kotabaru
Pernyataan Hegar bisa dimaklumi. Invasi perkebunan kelapa sawit kian terjadi di Banua. Tak hanya di Tala dan Tanahbumbu, perkebunan sawit juga sudah menguasai sekitar 75 ribu hektare lahan di Kotabaru. Luasan tersebut dua kali lipat dari lahan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
"Dari 75 ribu hektare, ada perusahaan yang memiliki lahan belasan hingga puluhan ribu hektare," kata Kabid Penunjang Perkebunan, Disbun Kotabaru Gunawan. (banjarmasinpost.co.id . choiruman/helriansyah)
Ditegaskan Hegar, sejak menjamurnya perkebunan kelapa sawit, petani di Tala kerap mengeluh karena lahannya pertaniannya kekeringan karena kawasan rawa yang menjadi lokasi cadangan air untuk irigasi juga kering. Diduga cadangan air itu tersedot oleh perkebunan kelapa sawit yang kian hari makin luas.
Kondisi itu diperparah banyaknya tambang batu bara yang mengubah lahan pertanian dan perkebunan. "Kami berharap langkah sadar itu dibarengi penghentian izin pertambangan. Kalau cuma sawit kurang maksimal untuk memulihkan lingkungan," tegasnya.
Imbas lain maraknya perkebunan kelapa sawit, imbuh Hegar, adalah membuat masyarakat tidak bisa lagi memanfaatkan ikan sungai. "Sungainya banyak yang kering. Selain itu juga terjadi serangan hama. Belum lagi persoalan hewan buas yang kerap menyatroni permukiman karena daerah habitatnya dirambah perkebunan sawit," kata Hegar.
Untuk tingkat Kalsel, Hegar mengatakan, berdasar data sebanyak 201.813 hektare perkebunan sawit yang dikelola 19 perusahaan telah menggunakan lahan rawa. "Jika tidak segera diatasi, Kalsel ini bisa berubah menjadi lahan sawit dan tambang yang menggusur lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Semoga para kepala daerah memikirkan hal tersebut," ucapnya.
Rambah Kotabaru
Pernyataan Hegar bisa dimaklumi. Invasi perkebunan kelapa sawit kian terjadi di Banua. Tak hanya di Tala dan Tanahbumbu, perkebunan sawit juga sudah menguasai sekitar 75 ribu hektare lahan di Kotabaru. Luasan tersebut dua kali lipat dari lahan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
"Dari 75 ribu hektare, ada perusahaan yang memiliki lahan belasan hingga puluhan ribu hektare," kata Kabid Penunjang Perkebunan, Disbun Kotabaru Gunawan. (banjarmasinpost.co.id . choiruman/helriansyah)
Editor: Prawira Maulana | Sumber: Banjarmasin Post
Tidak ada komentar:
Posting Komentar