TRIBUNNEWS.COM,LARANTUKA--Warga
dua desa di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, yang sedang bertikai
selama sepekan terakhir, Senin (8/102012), sepakat melakukan gencatan
senjata dan bersedia ke meja perundingan untuk menyelesaikan masalah
secara damai.
Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, yang turun ke Pulau Adonara, melakukan pertemuan dengan masyarakat di tiga titik berbeda sejak pagi hingga Senin petang.
Pertemuan Gubernur Frans dengan warga yang bertikai di tiga titik didampingi Wakil Ketua DPRD Flotim, Antonius Hubertus G Hadjon, dan pemerintah kabupaten setempat.
Saat tiba di Larantuka, Gubernur Frans dan rombongan bertemu sejumlah pihak, termasuk Raja Larantuka. Selanjutnya ke Adonara bertemu warga Koli Lewo Pulo (sekutu Lewonara, Red) di rumah adat Raja Terong. Di rumah Raja Terong mereka diterima tokoh adat Bapa Laba, Ama Matheus, Bapa Rahibun dan sejumlah tokoh adat lainnya.
Selanjutnya rombongan ke Desa Lewonara, diterima H. Muhammad Endon Kapitan, Ama Matheus, dan di Lewobunga rombongan diterima Alex Benga, Petrus Taka dan para tetua adat lainnya. Gubernur Frans meminta agar kedua belah pihak yang bertikai menghentikan peperangan dan melakukan gencatan senjata dengan menyimpan kembali panah, parang, tombak dan peralatan senjata lainnya.
"Sebagai anak Lewotana yang ada di luar, kami hanya dengar berita, onak nabe sare hala (membuat hati kami tidak tenang). Lewo di nabe data (di kampung halaman ada perang), kakan arin nabe besik (kakak ade semakin jauh, terpisah). Karena itu, hari ini saya hadir di rumah ini, baik sebagai gubernur dan putra Adonara kaan onak sare-sare (dengan hati yang ikhlas) meminta tite ledan dopik noo gala, gawak panah (meminta kita semua menciptakan suasana damai dan mulai hari ini kita melakukan gencatan senjata)," kata Frans Lebu Raya di tiga tempat yang berbeda dengan ungkapan yang sama.
"Dulu orang mengenal Adonara seperti ini (perang, Red), tapi sekarang orang kenal Adonara karena gubernur anak Adonara," katanya.
Selain gencatan senjata, Gubernur Frans juga meminta dua kesepakatan lainnya, pertama, warga dua desa yang bertikai dapat menerima Pemerintah Kabupaten Flotim dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Flotim. Kedua, menerima tim dari pemerintah untuk memfasilitasi menyelesaikan kasus untuk kedua belah pihak.
"Anak-anak ke sekolah tidak bisa, ibu-ibu ke pasar dan kebun untuk mencari makan tidak bisa. Karena itu kita hentikan peperangan. Kalau sekarang kita kurang hati dengan pemerintah tapi ke depan kita beri ruang untuk pemerintah. Sebagai bupati dan manusia biasa barangkali ada kekurangan. Kalau ruang itu dibuka dan ia diminta untuk minta maaf, maka ia akan sampaikan. Karena itu, kita bisa terima pemerintah untuk duduk bersama," harap Gubernur Frans.
Gubernur Frans menyatakan siap memfasilitasi penyelesaian konflik kedua belah pihak sesegera mungkin. "Saya kirim tim lima dan mereka sudah bekerja. Karena itu, tim pemerintah akan menyelesaikan konflik ini sesegera mungkin. Dan, kehadiran saya ini bukan hanya ini saja, tapi jika diperlukan saya akan turun lagi," janji Frans.
Atas pernyataan yang sama disampaikan Gubernur Frans di tiga tempat yang berbeda tersebut, Rahibun dan Matheus, tokoh adat Koli Lewo Pula menyampaikan menerima tawaran dan permintaan Gubernur NTT untuk menghentikan perang dengan melakukan gencatan senjata. Namun, permintaan menerima pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Flotim masih berat diterima warga adat Koli Lewo Pulo.
Di rumah adat Terong, Rahibun mewakili Koli Lewo Pulo mengatakan, Gubernur NTT tentu tahu benar adat di Adonara. "Dan, karena Gubernur sudah sampai di rumah kami, maka kami sangat hormati. Kame letak peda gala (kami letakan senjata). Dan, kami minta Riangbunga harus dipindahkan ke kampungnya agar aman dan polisi tidak lagi memanggil anak-anak Lewonara,"kata Rahibun.
Sementara itu, Ama Matheus menambahkan, perang yang terjadi adalah perang adat, bukan dengan pihak keamanan. Karena itu, ketika pihak keamanan hendak melakukan negosiasi ditolak karena secara adat pintu rumah tertutup.
"Dan, karena Gubernur NTT hadir di Koli Lewo Pulo, prosesi adat kami lakukan. Kami buka pintu kembali agar gubernur bisa masuk ke rumah adat. Karena itu, kami minta agar polisi tidak panggil lagi anak-anak Lewonara. Kalau mau panggil lagi, maka massa yang akan turun menghadap. Kami juga minta agar perang tidak terjadi lagi, maka warga Riangbunga harus kembali ke kampungnya," kata Ama Matheus.
Di rumah adat Lewonara, Matheus yang kembali mewakili warga Koli Lewo Pulu menyampaikan, masyarakat Lewonara memiliki hati yang suci untuk tidak berperang.
Karena itu, lanjut Matheus, sebelum mengambil langkah perang didahului surat kepada pemerintah agar tidak meresmikan transmigrasi lokal Riangbunga pada Juli 2012, namun pemerintah tidak mengindahkan sehingga terjadi insiden 25 Juli 2012. Dan, selanjutnya setelah Idul Fitri warga adat Lewonara bersurat ke Lewobunga untuk tinggalkan translok dengan memberi waktu satu bulan, namun ini tidak berjalan dan disusul langkah untuk mematok juga tidak jalan.
"Karena itu, Senin (1/10/2012) kami turun dan masih berniat untuk baik, namun pada Selasa (2/10) ada insiden yang menakutkan ibu-ibu dari Lewonara sehingga perang tidak terbendung," katanya.
Terhadap permintaan untuk menerima pemerintah, termasuk Bupati Flotim, Matheus mengakui masih berat. "Kami orangtua adat bisa terima, tapi ribu ratu (rakyat) belum tentu. Ada yang punya hati menerima, tapi ada yang tidak. Dan, ini kita tidak bisa lihat sehingga kami tidak jamin," kata Matheus.
Atas penyampaian itu, Gubernur Frans menerimanya sebagai masukan. Soal penyelesaian hukum, Gubernur Frans mengakui akan berkoordinasi dengan Kapolres Flotim dan Kapolda NTT.
Di Lewonara, Gubenur NTT juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Wahid Beda. Sementara itu, di Lewobunga, Gubernur NTT menyampaikan hal yang sama. Terhadap penyampaian itu, Alex Bunga mewakili masyarakat adat menyampaikan, masyarakat Lewobunga tidak merencanakan peperangan karena di Lewobunga ada rumah pemerintahan, bahkan ada sekolah untuk masa depan anak-anak.
"Kami tidak mau perang mengingat ibu-ibu ke pasar tidak bisa. Kalau gubernur tawarkan untuk hentikan peperangan dan letakan senjata, kami akan lakukan. Semuanya kembali ke Lewonara. Kami juga ingin tinggal dengan aman di tempat yang ditinggalkan para leluhur," katanya.
Sementara itu dalam surat pernyataan sikap pihak Lewobunga yang dibacakan salah satu tua adat menyampaikan, masyarakat Lewobunga sangat mencintai perdamaian. Selain itu, masyarakat Lewobunga tidak menghendaki permusuhan, konflik dan peperangan antardesa dan wilayah. Warga Desa Lewobunga menghendaki konflik antar dua desa diselesaikan secara hukum bagi pihak yang merasa dirugikan.
Warga Lewobunga meminta maaf kepada masyarkat di Adonara dan di luar Adonara yang terganggu ketenanganannya karena peperangan serta beterima kasih kepada pihak keamanan.
Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, yang turun ke Pulau Adonara, melakukan pertemuan dengan masyarakat di tiga titik berbeda sejak pagi hingga Senin petang.
Pertemuan Gubernur Frans dengan warga yang bertikai di tiga titik didampingi Wakil Ketua DPRD Flotim, Antonius Hubertus G Hadjon, dan pemerintah kabupaten setempat.
Saat tiba di Larantuka, Gubernur Frans dan rombongan bertemu sejumlah pihak, termasuk Raja Larantuka. Selanjutnya ke Adonara bertemu warga Koli Lewo Pulo (sekutu Lewonara, Red) di rumah adat Raja Terong. Di rumah Raja Terong mereka diterima tokoh adat Bapa Laba, Ama Matheus, Bapa Rahibun dan sejumlah tokoh adat lainnya.
Selanjutnya rombongan ke Desa Lewonara, diterima H. Muhammad Endon Kapitan, Ama Matheus, dan di Lewobunga rombongan diterima Alex Benga, Petrus Taka dan para tetua adat lainnya. Gubernur Frans meminta agar kedua belah pihak yang bertikai menghentikan peperangan dan melakukan gencatan senjata dengan menyimpan kembali panah, parang, tombak dan peralatan senjata lainnya.
"Sebagai anak Lewotana yang ada di luar, kami hanya dengar berita, onak nabe sare hala (membuat hati kami tidak tenang). Lewo di nabe data (di kampung halaman ada perang), kakan arin nabe besik (kakak ade semakin jauh, terpisah). Karena itu, hari ini saya hadir di rumah ini, baik sebagai gubernur dan putra Adonara kaan onak sare-sare (dengan hati yang ikhlas) meminta tite ledan dopik noo gala, gawak panah (meminta kita semua menciptakan suasana damai dan mulai hari ini kita melakukan gencatan senjata)," kata Frans Lebu Raya di tiga tempat yang berbeda dengan ungkapan yang sama.
"Dulu orang mengenal Adonara seperti ini (perang, Red), tapi sekarang orang kenal Adonara karena gubernur anak Adonara," katanya.
Selain gencatan senjata, Gubernur Frans juga meminta dua kesepakatan lainnya, pertama, warga dua desa yang bertikai dapat menerima Pemerintah Kabupaten Flotim dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Flotim. Kedua, menerima tim dari pemerintah untuk memfasilitasi menyelesaikan kasus untuk kedua belah pihak.
"Anak-anak ke sekolah tidak bisa, ibu-ibu ke pasar dan kebun untuk mencari makan tidak bisa. Karena itu kita hentikan peperangan. Kalau sekarang kita kurang hati dengan pemerintah tapi ke depan kita beri ruang untuk pemerintah. Sebagai bupati dan manusia biasa barangkali ada kekurangan. Kalau ruang itu dibuka dan ia diminta untuk minta maaf, maka ia akan sampaikan. Karena itu, kita bisa terima pemerintah untuk duduk bersama," harap Gubernur Frans.
Gubernur Frans menyatakan siap memfasilitasi penyelesaian konflik kedua belah pihak sesegera mungkin. "Saya kirim tim lima dan mereka sudah bekerja. Karena itu, tim pemerintah akan menyelesaikan konflik ini sesegera mungkin. Dan, kehadiran saya ini bukan hanya ini saja, tapi jika diperlukan saya akan turun lagi," janji Frans.
Atas pernyataan yang sama disampaikan Gubernur Frans di tiga tempat yang berbeda tersebut, Rahibun dan Matheus, tokoh adat Koli Lewo Pula menyampaikan menerima tawaran dan permintaan Gubernur NTT untuk menghentikan perang dengan melakukan gencatan senjata. Namun, permintaan menerima pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Flotim masih berat diterima warga adat Koli Lewo Pulo.
Di rumah adat Terong, Rahibun mewakili Koli Lewo Pulo mengatakan, Gubernur NTT tentu tahu benar adat di Adonara. "Dan, karena Gubernur sudah sampai di rumah kami, maka kami sangat hormati. Kame letak peda gala (kami letakan senjata). Dan, kami minta Riangbunga harus dipindahkan ke kampungnya agar aman dan polisi tidak lagi memanggil anak-anak Lewonara,"kata Rahibun.
Sementara itu, Ama Matheus menambahkan, perang yang terjadi adalah perang adat, bukan dengan pihak keamanan. Karena itu, ketika pihak keamanan hendak melakukan negosiasi ditolak karena secara adat pintu rumah tertutup.
"Dan, karena Gubernur NTT hadir di Koli Lewo Pulo, prosesi adat kami lakukan. Kami buka pintu kembali agar gubernur bisa masuk ke rumah adat. Karena itu, kami minta agar polisi tidak panggil lagi anak-anak Lewonara. Kalau mau panggil lagi, maka massa yang akan turun menghadap. Kami juga minta agar perang tidak terjadi lagi, maka warga Riangbunga harus kembali ke kampungnya," kata Ama Matheus.
Di rumah adat Lewonara, Matheus yang kembali mewakili warga Koli Lewo Pulu menyampaikan, masyarakat Lewonara memiliki hati yang suci untuk tidak berperang.
Karena itu, lanjut Matheus, sebelum mengambil langkah perang didahului surat kepada pemerintah agar tidak meresmikan transmigrasi lokal Riangbunga pada Juli 2012, namun pemerintah tidak mengindahkan sehingga terjadi insiden 25 Juli 2012. Dan, selanjutnya setelah Idul Fitri warga adat Lewonara bersurat ke Lewobunga untuk tinggalkan translok dengan memberi waktu satu bulan, namun ini tidak berjalan dan disusul langkah untuk mematok juga tidak jalan.
"Karena itu, Senin (1/10/2012) kami turun dan masih berniat untuk baik, namun pada Selasa (2/10) ada insiden yang menakutkan ibu-ibu dari Lewonara sehingga perang tidak terbendung," katanya.
Terhadap permintaan untuk menerima pemerintah, termasuk Bupati Flotim, Matheus mengakui masih berat. "Kami orangtua adat bisa terima, tapi ribu ratu (rakyat) belum tentu. Ada yang punya hati menerima, tapi ada yang tidak. Dan, ini kita tidak bisa lihat sehingga kami tidak jamin," kata Matheus.
Atas penyampaian itu, Gubernur Frans menerimanya sebagai masukan. Soal penyelesaian hukum, Gubernur Frans mengakui akan berkoordinasi dengan Kapolres Flotim dan Kapolda NTT.
Di Lewonara, Gubenur NTT juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Wahid Beda. Sementara itu, di Lewobunga, Gubernur NTT menyampaikan hal yang sama. Terhadap penyampaian itu, Alex Bunga mewakili masyarakat adat menyampaikan, masyarakat Lewobunga tidak merencanakan peperangan karena di Lewobunga ada rumah pemerintahan, bahkan ada sekolah untuk masa depan anak-anak.
"Kami tidak mau perang mengingat ibu-ibu ke pasar tidak bisa. Kalau gubernur tawarkan untuk hentikan peperangan dan letakan senjata, kami akan lakukan. Semuanya kembali ke Lewonara. Kami juga ingin tinggal dengan aman di tempat yang ditinggalkan para leluhur," katanya.
Sementara itu dalam surat pernyataan sikap pihak Lewobunga yang dibacakan salah satu tua adat menyampaikan, masyarakat Lewobunga sangat mencintai perdamaian. Selain itu, masyarakat Lewobunga tidak menghendaki permusuhan, konflik dan peperangan antardesa dan wilayah. Warga Desa Lewobunga menghendaki konflik antar dua desa diselesaikan secara hukum bagi pihak yang merasa dirugikan.
Warga Lewobunga meminta maaf kepada masyarkat di Adonara dan di luar Adonara yang terganggu ketenanganannya karena peperangan serta beterima kasih kepada pihak keamanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar