TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Dewan
Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersilakan kepada
Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Setgab koalisi untuk
bersikap, perlu tidaknya para menterinya di evaluasi. Penegasan ini
disampaikan oleh Juru Bicara DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada tribun,
Minggu (1/4/2012).
Pernyataan Mardani, tentu saja menanggapi sikap partainya yang tegas menolak adanya penambahan pasal 7 ayat 6a dalam UU APBN 2012 yang memperbolehkan pemerintah menyesuaikan harga BBM dalam rapat paripurna, Jumat (30/3/2012) kemarin.
Sementara dalam pasal 7 ayat 6 secara tegas melarang pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sikap PKS berseberangan dengan sikap partai koalisi lainnya yang mendukung adanya penambahan pasal. PKS berada dalam partai-partai penentang, PDI-P, Gerindra, dan Hanura.
"Pos kementerian itu hak prerogatif Presiden, silakan dievaluasi saja. Apakah menteri-menteri kami perform atau tidak. Pemimpin yang adil, tidak akan emosional ketika mengambil keputusan," Mardani menegaskan.
Ada tiga jatah menteri dari PKS yang ada di dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono. Ketiganya adalah Menkoinfo Tifatul Sembiring dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri dan Menteri Pertanian, Suswono. Mardani menegaskan, para menteri PKS yang ada dalam kabinet saat ini, sudah menunjukkan kinerja yang baik.
"Kalau kami melihat performanya lumayan baik. Sikap PKS yang berbeda dengan kebijakan (partai) koalisi adalah untuk menghindari penderitaan rakyat. Sama seperti pernyataan Presiden sendiri yang menyebut kita ingin bersama rakyat," katanya mengingatkan.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi Aboebakar Alhabsy menambahkan, PKS akan tetap bekerja dalam kondisi apapun. "Ada atau tidak ada kader kita di pemerintahan, PKS tetap bekerja untuk kejayaan bangsa," ujarnya.
Perlu diingat, katanya lagi, PKS pernah mengalami situasi dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan, dan tidak masalah. "Kami itu bukan politisi an sich. Jadi, tidak mengukur segala sesuatu dari kekuasaan. Setiap kader selalu dididik untuk memimpin dan dipimpin," tegasnya.
Pernyataan Mardani, tentu saja menanggapi sikap partainya yang tegas menolak adanya penambahan pasal 7 ayat 6a dalam UU APBN 2012 yang memperbolehkan pemerintah menyesuaikan harga BBM dalam rapat paripurna, Jumat (30/3/2012) kemarin.
Sementara dalam pasal 7 ayat 6 secara tegas melarang pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sikap PKS berseberangan dengan sikap partai koalisi lainnya yang mendukung adanya penambahan pasal. PKS berada dalam partai-partai penentang, PDI-P, Gerindra, dan Hanura.
"Pos kementerian itu hak prerogatif Presiden, silakan dievaluasi saja. Apakah menteri-menteri kami perform atau tidak. Pemimpin yang adil, tidak akan emosional ketika mengambil keputusan," Mardani menegaskan.
Ada tiga jatah menteri dari PKS yang ada di dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono. Ketiganya adalah Menkoinfo Tifatul Sembiring dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri dan Menteri Pertanian, Suswono. Mardani menegaskan, para menteri PKS yang ada dalam kabinet saat ini, sudah menunjukkan kinerja yang baik.
"Kalau kami melihat performanya lumayan baik. Sikap PKS yang berbeda dengan kebijakan (partai) koalisi adalah untuk menghindari penderitaan rakyat. Sama seperti pernyataan Presiden sendiri yang menyebut kita ingin bersama rakyat," katanya mengingatkan.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi Aboebakar Alhabsy menambahkan, PKS akan tetap bekerja dalam kondisi apapun. "Ada atau tidak ada kader kita di pemerintahan, PKS tetap bekerja untuk kejayaan bangsa," ujarnya.
Perlu diingat, katanya lagi, PKS pernah mengalami situasi dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan, dan tidak masalah. "Kami itu bukan politisi an sich. Jadi, tidak mengukur segala sesuatu dari kekuasaan. Setiap kader selalu dididik untuk memimpin dan dipimpin," tegasnya.
Penulis: Rachmat Hidayat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar