TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengajak para pemimpin daerah bersama-sama mensosialisasikan kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Boediono menyatakan, saat ini Indonesia menghadapi kendala besar akan defisit anggaran akibat subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membengkak.
Bila kondisi ini dibiarkan, maka dampaknya bisa sangat negatif terhadap kondisi keuangan negara. Untuk bisa menyeimbangkan hal ini, pemerintah berupaya mengurangi membengkaknya subsidi dengan mengurangi belanja-belanja negara yang tak perlu dan tak mendesak, termasuk menaikkan harga BBM subsidi.
“Kalau kita tidak melakukan apa-apa, defisit anggaran bisa mencapai lebih dari 4 persen. Hal ini sudah melanggar aturan keuangan negara. Karena itu belanjanya yang harus dipotong,” demikian diutarakan Boediono di hadapan para gubernur dan sebagian bupati dan walikota dari seluruh Indonesia, di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (16/3/2012).
Lebih lanjut, Boediono, mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan paket-paket kompensasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM.
Paket kompensasi itu termasuk bantuan yang diberikan tunai dan stimulus infrastruktur yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan layanan publik dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM termasuk konversi energi ke gas.
Karena itu, Wapres mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal kebijakan kenaikan harga BBM. Ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan, antara lain merencanakan suplai BBM dengan baik sehingga mengurangi risiko penimbunan dan merencanakan tarif angkutan terutama di kota-kota besar sehingga tidak terlalu membebani masyarakat.
“Situasi ini akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat secara langsung. Maka kita harus bekerja bersama-sama mengingat ini masalah nasional, semua daerah akan mengalami dampaknya. Mari kita sama-sama mengelola ketenangan sosial di daerah masing-masing,” kata Wapres.
Wapres meminta agar aparat pemerintah daerah bersama-sama mengamankan kebijakan dari keputusan yang sedang disepakati antara pemerintah dan parlemen.
Ia meminta aparat untuk memprioritaskan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mengamankan kebijakan kenaikan harga BBM ini setidaknya selama enam minggu ke depan.
Koordinasi antara provinsi dan kota/kabupaten dan antara pusat daerah yang rutin akan sangat krusial dalam mendukung pengamanan kebijakan BBM.
“Saya minta kepada pimpinan daerah untuk memperhatikan inflasi dengan seksama karena dalam kondisi seperti saat ini harga bisa melambung melampaui kewajaran, misalnya harusnya naiknya hanya 5 persen tapi kok sampai 25 persen. Spekulasi seperti ini harus dihindari,” kata Wapres.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Hatta Radjasa menyebutkan pemerintah bersama Tim Penanggulangan Inflasi Daerah bersiaga melakukan operasi pasar dan pasar murah. Terutama untuk beras.
“Pemerintah terus memonitor dari hari ke hari dan bila ada lonjakan yang berarti maka operasi pasar akan segera digelar,” kata Hatta.
Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto, meminta kerjasama struktur pemerintahan yang ada di pusat dan daerah untuk mengawal kebijakan kenaikan harga, mengingat kondisi rawan bisa dimanfaatkan untuk mendegradasikan pemerintah.
Boediono menyatakan, saat ini Indonesia menghadapi kendala besar akan defisit anggaran akibat subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membengkak.
Bila kondisi ini dibiarkan, maka dampaknya bisa sangat negatif terhadap kondisi keuangan negara. Untuk bisa menyeimbangkan hal ini, pemerintah berupaya mengurangi membengkaknya subsidi dengan mengurangi belanja-belanja negara yang tak perlu dan tak mendesak, termasuk menaikkan harga BBM subsidi.
“Kalau kita tidak melakukan apa-apa, defisit anggaran bisa mencapai lebih dari 4 persen. Hal ini sudah melanggar aturan keuangan negara. Karena itu belanjanya yang harus dipotong,” demikian diutarakan Boediono di hadapan para gubernur dan sebagian bupati dan walikota dari seluruh Indonesia, di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (16/3/2012).
Lebih lanjut, Boediono, mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan paket-paket kompensasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM.
Paket kompensasi itu termasuk bantuan yang diberikan tunai dan stimulus infrastruktur yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan layanan publik dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM termasuk konversi energi ke gas.
Karena itu, Wapres mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal kebijakan kenaikan harga BBM. Ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan, antara lain merencanakan suplai BBM dengan baik sehingga mengurangi risiko penimbunan dan merencanakan tarif angkutan terutama di kota-kota besar sehingga tidak terlalu membebani masyarakat.
“Situasi ini akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat secara langsung. Maka kita harus bekerja bersama-sama mengingat ini masalah nasional, semua daerah akan mengalami dampaknya. Mari kita sama-sama mengelola ketenangan sosial di daerah masing-masing,” kata Wapres.
Wapres meminta agar aparat pemerintah daerah bersama-sama mengamankan kebijakan dari keputusan yang sedang disepakati antara pemerintah dan parlemen.
Ia meminta aparat untuk memprioritaskan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mengamankan kebijakan kenaikan harga BBM ini setidaknya selama enam minggu ke depan.
Koordinasi antara provinsi dan kota/kabupaten dan antara pusat daerah yang rutin akan sangat krusial dalam mendukung pengamanan kebijakan BBM.
“Saya minta kepada pimpinan daerah untuk memperhatikan inflasi dengan seksama karena dalam kondisi seperti saat ini harga bisa melambung melampaui kewajaran, misalnya harusnya naiknya hanya 5 persen tapi kok sampai 25 persen. Spekulasi seperti ini harus dihindari,” kata Wapres.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Hatta Radjasa menyebutkan pemerintah bersama Tim Penanggulangan Inflasi Daerah bersiaga melakukan operasi pasar dan pasar murah. Terutama untuk beras.
“Pemerintah terus memonitor dari hari ke hari dan bila ada lonjakan yang berarti maka operasi pasar akan segera digelar,” kata Hatta.
Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto, meminta kerjasama struktur pemerintahan yang ada di pusat dan daerah untuk mengawal kebijakan kenaikan harga, mengingat kondisi rawan bisa dimanfaatkan untuk mendegradasikan pemerintah.
Penulis: Srihandriatmo Malau | Editor: Anwar Sadat Guna
Tidak ada komentar:
Posting Komentar