Anggaran Pilgub Jatim Cupet

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 terancam. Ini menyusul cupetnya anggaran yang akan dialokasikan untuk pesta demokrasi lima tahunan terebut.

Dari usulan total anggaran Rp 943 miliar untuk pelaksanaan Pilgub satu putaran, hingga saat ini dana yang sudah dipastikan dapat tercover baru Rp 600 miliar. Sementara Rp 343 miliar sisanya, tim anggaran masih belum punya gambaran pasti dananya akan diambilkan dari mana. Padahal per 11 November 2012 atau 12 hari lagi, APBD 2013 harus sudah digedok oleh DPRD Jatim.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Kartika Hidayati mengatakan, dengan mepetnya waktu pengesahan APBD 2013, dirinya pesimis anggaran tambahan sebesar Rp 343 miliar dapat direalisasikan tahun ini. Jika tetap dipaksakan dengan, misalnya mengepras anggaran di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selain anggarannya diperkirakan masih belum cukup untuk menutupi kekurangan, kebijakan pengeprasan tersebut dipastikan sangat mengganggu layanan publik.
 ”Akibatnya masyarakat sangat dirugikan,” tegasnya, Selasa (30/10/2012).
Politisi PKB ini lantas menyoroti, anggaran Pilgub 2013 sebesar Rp 600 miliar yang masuk dana cadangan yang sudah digedok dan ditetapkan menjadi Perda sebenarnya sudah sangat besar. Karena Pilgub putaran pertama 2008 hanya dianggarkan Rp 535 miliar. Ini berarti, terjadi kenaikan Rp 65 miliar. Dengan pertimbangan jumlah pemilih naik dari 29 juta menjadi sekitar 31 juta, tambahan dana Rp 65 miliar itu dinilai cukup.
Namun semua menjadi berantakan, ketika desk pilkada tiba-tiba mengusulkan anggaran pilgub satu putaran menjadi Rp 943 miliar. Rinciannya, KPU Rp 646 miliar, Banwaslu Rp 206 M, Polda Rp 78 miliar, dan Kodam Rp 13 miliar. Usulan ini sangat fantastis, karena anggaran tiga putaran Pilgub 2008 total hanya Rp 808,441 miliar. Itupun setelah gelaran Pilgub rampung, terdapat sisa anggaran Rp 119,4 miliar yang dikembalikan ke kas daerah. Dengan begitu, total anggaran tiga putaran Pilgub 2008 hanya Rp 688,9 miliar.
Sehingga mau tidak mau, dengan alasan harus mensukseskan Pilgub, semua pihak diminta punya good will untuk merealisasikan dana tambahannya. Meski demikian, Kartika yakin, rasanya tidak mungkin tambahan dana Rp 343 miliar yang begitu besar digedok tahun ini juga. ”Agar masuk dana cadangan kan harus ada perda lagi. Padahal untuk membuat perda minimal butuh waktu tiga bulan. Padahal saat ini, APBD 2013 mau digedok,” tegas mantan Ketua Komisi C (bidang anggaran) ini.
Senada, Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu juga mengakui jika anggaran untuk Pilgub Jatim 2013 sangat fantastis. ”Mestinya tidak sebesar itu. Makanya agar tidak begitu besar, harus ada anggaran yang disesuaikan (diminimalisir pengeluarannya),” tukasnya.
Menyikapi polemik anggaran Pilgub, Rabu (31/10) hari ini, Komisi A, kata Sabron akan mengundang semua pihak untuk membahas berapa sebenarnya anggaran yang pantas.
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim Suprayitno menegaskan, pihaknya menyerahkan kepada tim anggaran eksekutif dan legislatif untuk membahas usulan anggaran Pilgub hampir Rp 1 triliun dari desk pilkada. ”Dan sebelum 11 November sudah harus disepakati,” imbuhnya.
Karena waktunya mepet, satu minggu terakhir ini, Prayit mengaku menggelar rapat maraton dengan KPU dan Panwas membahas anggaran Pilgub, terutama untuk mengurangi item anggaran yang bisa dikurangi, seperti uang honor dan tanda pengenal panitia pelaksana pemilu akan dijadikan antara pilgub dengan pilkada.