TRIBUNNEWS.COM, MUARA BUNGO --
Dinas pendidikan (Disdik) Bungo akan mendalami terkait ada pungutan
yang dilakukan SMAN 2 Muara Bungo kepada calon siswa untuk membangun
gedung sekolah tambahan sebesar Rp 5.790.000 per siswa.
Kepala Disdik Bungo, Mursidi melalui Kabid SMP/SMA, Syarifudin mengatakan, bahwa surat dari SMAN 2 Muara Bungo terkait musyarah komite baru diterimanya kemarin. "Surat pemberitahuannya baru kita terima tadi (kemarin, red)," ujar Syarifudin.
Diungkapkannya, menurut Permen nomor 60 tahun 2011 diperbarui permen 44 tahun 2012, untuk SD dan SMP jelas, tidak diperbolehkan ada iuran dari komite dalam pembangunan di sekolah. Aturan itu jelas, sebab di dua sekolah itu ada dana BOS.
"Kalau untuk SMA, kita akan dalami dulu. Apakah dibenarkan ada peran komite dalam pembangunan sarana sekolah atau tidak," sebutnya.
Menurutnya, dari laporan yang mereka terima, rapat itu terjadi hingga disepakati akan dibangun dua lokal baru karena adanya desakan dari orangtua yang menginginkan anak mereka sekolah di sana.
"Karena sekolah tidak ada lagi gedung, wali murid sanggup membangunnya. Kalau soal dibenarkan atau tidak, kita akan dalami dulu," ujarnya.
Disinggung terjadinya penumpukan murid di sekolah favorit dan perkotaan. Syarifudin mengatakan, bahwa di atas kertas, lulusan akan terakomodir di semua sekolah baik SMAN/SMKN, MAN maupun sekolah swasta. Namun karena keinginan para orangtua yang ingin anaknya sekolah di satu sekolah, maka hal itu terjadi.
"Kalau sistem sudah benar, tapi karena banyak desakan jadinya hal itu terjadi. Banyak penumpukan siswa di sekolah favorit, seperti yang ada di SMAN 2 itu. Kalau seperti ini, kita juga kasihan dengan sekolah swasta yang tak kebagian murid," paparnya. (Tribun Jambi/ Herupitra)
Kepala Disdik Bungo, Mursidi melalui Kabid SMP/SMA, Syarifudin mengatakan, bahwa surat dari SMAN 2 Muara Bungo terkait musyarah komite baru diterimanya kemarin. "Surat pemberitahuannya baru kita terima tadi (kemarin, red)," ujar Syarifudin.
Diungkapkannya, menurut Permen nomor 60 tahun 2011 diperbarui permen 44 tahun 2012, untuk SD dan SMP jelas, tidak diperbolehkan ada iuran dari komite dalam pembangunan di sekolah. Aturan itu jelas, sebab di dua sekolah itu ada dana BOS.
"Kalau untuk SMA, kita akan dalami dulu. Apakah dibenarkan ada peran komite dalam pembangunan sarana sekolah atau tidak," sebutnya.
Menurutnya, dari laporan yang mereka terima, rapat itu terjadi hingga disepakati akan dibangun dua lokal baru karena adanya desakan dari orangtua yang menginginkan anak mereka sekolah di sana.
"Karena sekolah tidak ada lagi gedung, wali murid sanggup membangunnya. Kalau soal dibenarkan atau tidak, kita akan dalami dulu," ujarnya.
Disinggung terjadinya penumpukan murid di sekolah favorit dan perkotaan. Syarifudin mengatakan, bahwa di atas kertas, lulusan akan terakomodir di semua sekolah baik SMAN/SMKN, MAN maupun sekolah swasta. Namun karena keinginan para orangtua yang ingin anaknya sekolah di satu sekolah, maka hal itu terjadi.
"Kalau sistem sudah benar, tapi karena banyak desakan jadinya hal itu terjadi. Banyak penumpukan siswa di sekolah favorit, seperti yang ada di SMAN 2 itu. Kalau seperti ini, kita juga kasihan dengan sekolah swasta yang tak kebagian murid," paparnya. (Tribun Jambi/ Herupitra)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar