TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ---
Kordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah
Dahlan, mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspaidai terjadinya
prilaku korupsi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta kali ini.
Saat ditemui di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (05/04/2012), Abdullah menyampaikan, adanya kemungkinan potensi manipulasi dana kampanye setiap kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut serta dalam pertarungan.
"Dana kampanye di Jakarta sangat besar sekali, terutama untuk mengiklan," katanya.
Selain itu, ICW juga melihat kemungkinan praktik-prakti politik uang, akan tetap menjadi strategi untuk merebut hati para pemilih.
Lebih lanjut Abdullah menjelaskan, adanya kekhawatiran penggunaan kebijakaan daerah, dan politisasi birokrasi sebagai instrumen pemenangan calon incumbent.
"Oleh karenanya maka aspek pengawasan oleh Panwaslu harus fokus pada isu khusus seperti ini, selain itu aspek penegakan hukum pemilukada juga harus konsisten," terangnya.
Namun demikian, menurut Abdullah sejauh ini ICW belum menemukan bukti-bukti, terkait indikasi kecurangan yang dilakukan para bakal calon peserta pemilihan kepala daerah kali ini. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, ICW juga telah berkordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu.
"Kita juga sedang mengkaji soal kebijakan angggaran yang potensial sebagai instrumen membangun pengaruh untuk keterpilihan dalam pilkada," tandasnya.
Saat ditemui di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (05/04/2012), Abdullah menyampaikan, adanya kemungkinan potensi manipulasi dana kampanye setiap kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut serta dalam pertarungan.
"Dana kampanye di Jakarta sangat besar sekali, terutama untuk mengiklan," katanya.
Selain itu, ICW juga melihat kemungkinan praktik-prakti politik uang, akan tetap menjadi strategi untuk merebut hati para pemilih.
Lebih lanjut Abdullah menjelaskan, adanya kekhawatiran penggunaan kebijakaan daerah, dan politisasi birokrasi sebagai instrumen pemenangan calon incumbent.
"Oleh karenanya maka aspek pengawasan oleh Panwaslu harus fokus pada isu khusus seperti ini, selain itu aspek penegakan hukum pemilukada juga harus konsisten," terangnya.
Namun demikian, menurut Abdullah sejauh ini ICW belum menemukan bukti-bukti, terkait indikasi kecurangan yang dilakukan para bakal calon peserta pemilihan kepala daerah kali ini. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, ICW juga telah berkordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu.
"Kita juga sedang mengkaji soal kebijakan angggaran yang potensial sebagai instrumen membangun pengaruh untuk keterpilihan dalam pilkada," tandasnya.
Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo | Editor: Rachmat Hidayat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar