TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Pengguna jasa perairan di Kalimantan Selatan mengeluarkan unek-uneknya terkait pungutan liar yang kerap dialami.
Apalagi selama ini, pungutan yang mengatasnamakan berbagai istilah, seperti pamswakarsa, tidak pernah ditindak aparat. Sehingga semakin lama, aksi yang demikian seperti kian marak saja.
Semua ini terungkap dalam acara forum diskusi keamanan laut yang digelar Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di Hotel Banjarmasin Internasional, Rabu (12/10) pagi.
Rupanya, para pelaku jasa perairan menjadi sangat resah. Terlebih, jika sudah diberi uang, akan menjadi langganan mereka. Setiap kali melintas di perairan tersebut, selalu diadang dimintai uang dengan berbagai alasan.
Anehnya, yang melakukan pungutan tersebut tidak hanya satu oknum dari satu instansi saja, melainkan beberapa instansi yang berbeda.
"Kalau diberi malah menjadi langganan, Pak, bukannya malu dan jera meminta. Makanya, sangat meresahkan kami-kami yang setiap hari berkecimpung di perairan," lontar seorang peserta forum tersebut.
Diketahui, pengguna perairan di Kalsel ini lebih banyak dari daerah lain. Di antaranya, kapal-kapal dari Kelanis maupun Sungaiputing, yang juga berlayar di Sungai Barito.
Puluhan bahkan ratusan tongkang bermuatan batu bara yang melintas, dimintai sejumlah uang dengan alasan yang tidak jelas. Sementara, kegiatan tersebut tidak pernah ada tindak lanjut dari aparat terkait.
Anehnya lagi, justru orang yang melaporkan kejadian tersebut dijadikan saksi dalam perkara itu. Sehingga sangat menggangu keamanan dan keselamatan orang yang telah memberikan informasi tersebut kepada aparat terkait.
"Seringkali kami cuek, Pak, karena begitu kami melaporkan kejadian itu malah dijadikan saksi. Sama halnya mengorbankan kami yang berusaha membongkar kelakuan oknum-oknum nakal di perairan," timpal seorang peserta.
Dalam acara diskusi yang dipandu Ketua PWI Kalsel, Faturahman, tersebut para peserta yang berasal dari unsur dinas perhubungan, Adpel, Syahbandar, Pelindo, serta para pelaku pelayaran itu terlihat antusias menyoroti persoalan keamanan di perairan yang masih rawan terjadi aksi kejahatan, baik yang berskala kecil maupun besar seperti perompakan.
Seorang nara sumber, Laksma TNI (Purn) FX Eddy Susanto, mengatakan, menjaga keamanan di perairan tersebut adalah dengan sistem kordinasi yang melibatkan unsur terkait. Di antaranya, kepolisian, TNI AL, Adpel, Syahbandar. Sehingga jika terjadi permasalahan, maka pihak-pihak tersebut yang akan menyelesaikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
"Ada keluhan seperti itu akan kami sampaikan dalam rapat dan masing-masing satuan melakukan pengecekan. Jika ada anak buahnya yang melanggar, maka dialah yang akan memberikan sanksi," terang lelaki yang juga seorang Konsultan Pendidikan Keamanan Laut ini.
Sehingga, sambungnya, Bakorkamla tidak bisa menindak atau memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang melakukan kejahatan seperti melakukan pungutan liar di perairan tersebut. Sebab, ada 12 unsur yang terlibat dalam penanganan keamanan di perairan itu. Jadi, jika ada permasalahan, akan dikembalikan ke kesatuannya masing-masing untuk menindak. (banjarmasinpost.co.id / choiruman)
Apalagi selama ini, pungutan yang mengatasnamakan berbagai istilah, seperti pamswakarsa, tidak pernah ditindak aparat. Sehingga semakin lama, aksi yang demikian seperti kian marak saja.
Semua ini terungkap dalam acara forum diskusi keamanan laut yang digelar Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di Hotel Banjarmasin Internasional, Rabu (12/10) pagi.
Rupanya, para pelaku jasa perairan menjadi sangat resah. Terlebih, jika sudah diberi uang, akan menjadi langganan mereka. Setiap kali melintas di perairan tersebut, selalu diadang dimintai uang dengan berbagai alasan.
Anehnya, yang melakukan pungutan tersebut tidak hanya satu oknum dari satu instansi saja, melainkan beberapa instansi yang berbeda.
"Kalau diberi malah menjadi langganan, Pak, bukannya malu dan jera meminta. Makanya, sangat meresahkan kami-kami yang setiap hari berkecimpung di perairan," lontar seorang peserta forum tersebut.
Diketahui, pengguna perairan di Kalsel ini lebih banyak dari daerah lain. Di antaranya, kapal-kapal dari Kelanis maupun Sungaiputing, yang juga berlayar di Sungai Barito.
Puluhan bahkan ratusan tongkang bermuatan batu bara yang melintas, dimintai sejumlah uang dengan alasan yang tidak jelas. Sementara, kegiatan tersebut tidak pernah ada tindak lanjut dari aparat terkait.
Anehnya lagi, justru orang yang melaporkan kejadian tersebut dijadikan saksi dalam perkara itu. Sehingga sangat menggangu keamanan dan keselamatan orang yang telah memberikan informasi tersebut kepada aparat terkait.
"Seringkali kami cuek, Pak, karena begitu kami melaporkan kejadian itu malah dijadikan saksi. Sama halnya mengorbankan kami yang berusaha membongkar kelakuan oknum-oknum nakal di perairan," timpal seorang peserta.
Dalam acara diskusi yang dipandu Ketua PWI Kalsel, Faturahman, tersebut para peserta yang berasal dari unsur dinas perhubungan, Adpel, Syahbandar, Pelindo, serta para pelaku pelayaran itu terlihat antusias menyoroti persoalan keamanan di perairan yang masih rawan terjadi aksi kejahatan, baik yang berskala kecil maupun besar seperti perompakan.
Seorang nara sumber, Laksma TNI (Purn) FX Eddy Susanto, mengatakan, menjaga keamanan di perairan tersebut adalah dengan sistem kordinasi yang melibatkan unsur terkait. Di antaranya, kepolisian, TNI AL, Adpel, Syahbandar. Sehingga jika terjadi permasalahan, maka pihak-pihak tersebut yang akan menyelesaikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
"Ada keluhan seperti itu akan kami sampaikan dalam rapat dan masing-masing satuan melakukan pengecekan. Jika ada anak buahnya yang melanggar, maka dialah yang akan memberikan sanksi," terang lelaki yang juga seorang Konsultan Pendidikan Keamanan Laut ini.
Sehingga, sambungnya, Bakorkamla tidak bisa menindak atau memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang melakukan kejahatan seperti melakukan pungutan liar di perairan tersebut. Sebab, ada 12 unsur yang terlibat dalam penanganan keamanan di perairan itu. Jadi, jika ada permasalahan, akan dikembalikan ke kesatuannya masing-masing untuk menindak. (banjarmasinpost.co.id / choiruman)
Editor: Prawira Maulana | Sumber: Banjarmasin Post
Tidak ada komentar:
Posting Komentar