TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kompleksnya masalah di Papua hingga menimbulkan eskalasi gangguan keamanan yang terus meningkat dinilai tidak terjadi begitu saja. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyebut gangguan keamanan yang terjadi di Papua hanya efek dari kerumitan masalah sosial dan politik di bumi Cendrawasih.
Menurutnya, saat ini terjadi konflik segi 7 di tanah Papua. Namun, semua itu akan bermuara PT Freeport sebagai perusahaan Amerika Serikat yang mengeruk emas dan kekayaan bumi lain di tanah Papua.
"Inti dari konflik Papua adalah keberadaan Freeport," ujar Neta S Pane, Kamis (27/10/2011).
Konflik segi 7 di Papua yang dimaksud, yakni konflik antara rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, buruh lokal yang didiskriminasi, kepentingan asing yang tetap ingin merampok kekayaan alam Papua, elit-elit politik yang mengizinkan jatah, oknum aparat keamanan yang mau memperkaya diri sendiri, kelompok-kelompok sparatis yang ingin merdeka, dan pemerintah pusat. "Semua berkecamuk jadi satu," ujar Neta.
Neta memberikan penjelasan atas tudingan biang kerok yang disampaikannya.
Menurutnya, sejak awal keberadaannya, Freeport telah melakukan manipulasi, dengan mengatakan yang ditambang adalah tembaga. Faktanya, Freeport mengeruk emas. "Dan bukan mustahil juga uranium," ujarnya.
Dengan adanya konflik segi 7 di tanah Papua yang intinya disebabkan keberadaan PT Freeport, lanjut Neta, maka penanganan keamanan Papua tidak bisa hanya digantungkan pada Polri. Adalah pemerintah pusat yang harus memainkan peranan penuh dengan secara serius menyelesaikan masalah sosial dan politik tersebut.
Bagi Neta, langkah yang harus diambil pemerintah, yakni dengan melakukan penghentian atau moratorium PT Freeport di Papua.
"Karena biang keroknya adalah Freeport, agar Papua aman, Freeport harus dimoratorium, dihentikan dan diusir dari Papua. Toh, Freepor itu hasil konspirasi Amerika dengan Orba (Orde Baru) untuk menjatuhkan Soekarno dan sekarang Orba sudah tumbang, kenapa freepor tetap dibiarkan di papua?" tukasnya.
Menurutnya, saat ini terjadi konflik segi 7 di tanah Papua. Namun, semua itu akan bermuara PT Freeport sebagai perusahaan Amerika Serikat yang mengeruk emas dan kekayaan bumi lain di tanah Papua.
"Inti dari konflik Papua adalah keberadaan Freeport," ujar Neta S Pane, Kamis (27/10/2011).
Konflik segi 7 di Papua yang dimaksud, yakni konflik antara rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, buruh lokal yang didiskriminasi, kepentingan asing yang tetap ingin merampok kekayaan alam Papua, elit-elit politik yang mengizinkan jatah, oknum aparat keamanan yang mau memperkaya diri sendiri, kelompok-kelompok sparatis yang ingin merdeka, dan pemerintah pusat. "Semua berkecamuk jadi satu," ujar Neta.
Neta memberikan penjelasan atas tudingan biang kerok yang disampaikannya.
Menurutnya, sejak awal keberadaannya, Freeport telah melakukan manipulasi, dengan mengatakan yang ditambang adalah tembaga. Faktanya, Freeport mengeruk emas. "Dan bukan mustahil juga uranium," ujarnya.
Dengan adanya konflik segi 7 di tanah Papua yang intinya disebabkan keberadaan PT Freeport, lanjut Neta, maka penanganan keamanan Papua tidak bisa hanya digantungkan pada Polri. Adalah pemerintah pusat yang harus memainkan peranan penuh dengan secara serius menyelesaikan masalah sosial dan politik tersebut.
Bagi Neta, langkah yang harus diambil pemerintah, yakni dengan melakukan penghentian atau moratorium PT Freeport di Papua.
"Karena biang keroknya adalah Freeport, agar Papua aman, Freeport harus dimoratorium, dihentikan dan diusir dari Papua. Toh, Freepor itu hasil konspirasi Amerika dengan Orba (Orde Baru) untuk menjatuhkan Soekarno dan sekarang Orba sudah tumbang, kenapa freepor tetap dibiarkan di papua?" tukasnya.
Penulis: Abdul Qodir | Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar