Dana BOS dan E-KTP Diduga Juga Mengalir ke Partai Demokrat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tersangka kasus suap Sesmenpora, M Nazaruddin terus mengungkapkan kasus korupsi uang negara yang digunakan untuk kegiatan Partai Demokrat. Salah satunya, soal sumber dana kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum.

"Sumber keuangannya berasal dari mana saja, ada dari proyek Hambalang, proyek E-KTP, proyek BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan proyek pembangkit PLN di Riau dan di Kalimantan Timur," kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, Senin (19/9) malam.

Menurutnya keterangan itu ia sampaikan kepada penyidik KPK. Adapun penjelasannya, untuk proyek Hambalang uangnya diserahkan lewat pengusaha yang bernama Mahfud ke staf keuangannya, Yulianis.

Untuk proyek E-KTP, dana sebesar Rp 40 miliar dari proyek Kemendagri diambil untuk kegiatan kongres tersebut. Namun, Nazaruddin enggan menjelaskan berapa uang negara yang dikorupsi dari proyek pembangkit PLN di Riau dan Kalimantan Timur untuk kegiatan kongres itu.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun lalu. "Kami berkeinginan agar parpol itu memperoleh dana dengan cara yang bersih," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Rabu (14/9).

Nazaruddin sebelumnya juga pernah mengungkapkan sumber pendanaan kongres. Ketika dalam pelariannya di luar negeri, Nazaruddin menyebut ada dana sebesar Rp 100 miliar yang mengalir ke Kongres Demokrat untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.