REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah Cina mengatakan tidak menyetujui
penggunaan sanksi untuk menangani krisis politik di Suriah yang
berlarut-larut.
Pernyataan pemerintah Cina dikeluarkan sehari setelah Menteri
Luar Negeri Prancis membahas langkah-langkah yang mungkin diambil untuk
menegakkan rencana gencatan senjata.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Liu Weimin mengatakan,
negaranya berkeberatan menggunakan tekanan dan lebih mendukung upaya
utusan internasional Kofi Annan.
Rusia juga menentang upaya negara-negara Barat dan Arab untuk
memberlakukan sanksi terhadap pemerintah Suriah. Menteri Luar Negeri
Suriah, Sergei Lavrov, membela keputusan negaranya menjual senjata ke
Suriah dengan mengatakan, tindakan itu tidak melanggar hukum
internasional.
Duta besar Suriah untuk Rusia juga membantah kecaman mengenai
penjualan senjata dalam kunjungannya hari Kamis ke Moskow. Riyad Haddad
mengatakan, senjata-senjata itu merupakan senjata pertahanan, dan
mengecam lebih lanjut negara-negara Barat atas kegagalan rencana Annan.
Di Washington, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengatakan, sudah
saatnya masyarakat internasional, termasuk Rusia, untuk berunding dan
bersikap konstruktif dalam menemukan cara bergerak maju di Suriah
meskipun ada perbedaan pandangan.
Sementara itu kekerasan terus berlangsung di Suriah hari Kamis,
dengan bentrokan dilaporkan di Homs dan Rastan. Organisasi Pengamat HAM
Suriah yang berbasis di London mengatakan, sekurang-kurangnya empat
orang tewas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar