TRIBUNNEWS.COM, PANGKALPINANG
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang,
Irianto Tahor, menyatakan pendidikan seks harus dimasukkan ke dalam
kurikulum sekolah untuk menghindari efek negatif seks di luar nikah.
"Pendidikan seks perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah guna menghindari terjadinya seks bebas yang menimbulkan berbagai penyakit dan juga praktik aborsi di kalangan remaja," kata Irianto.
Irianto menjelaskan, meski pendidikan seks disertakan dalam kurikulum sekolah, muatan pendidikan seks harus dibatasi.
"Artinya tidak semua jenjang pendidikan diberi materi pendidikan seks, misalnya pada tingkat TK dan SD tidak perlu diberi, selain itu, muatannya pun harus dikemas sedemikian rupa sehingga pnedidikan akan berorientasi pada kesehatan reproduksi," kata dia.
Hal tersebut dinyatakan Irianto terkait dengan pemberitaan Menteri Kesehatan yang beberapa waktu lalu membagi-bagikan kondom sebagai kampanye mengenai program kesehatan reproduksi.
"Saya pikir hal tersebut tidak efektif dan malah akan menimbulkan kesan yang salah, cara yang efektif untuk mengenalkan kesehatan organ reproduksi adalah dengan memberikan pendidikan seks," kata dia.
Selain diberi pengertian dari segi kesehatan dengan menerjunkan para ahli, Irianto berpendapat pemberian pengertian dari sisi agama dirasa perlu.
Lebih lanjut Irianto menambahkan, dengan diberikannya pendidikan seks di jenjang sekolah, maka akan membantu program keluarga berencana (KB) yang dicanangkan pemerintah.
"Semakin banyak orang paham tentang kesehatan reproduksi, maka akan semakin banyak orang yang akan merencanakan bagaimana mereka nantinya akan berkeluarga, dan itu bagus untuk program KB kita," kata dia.
Pelaksanaan program KB di Indonesia telah mendapat pengakuan dari dunia internasional.
Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief mengatakan dunia internasional mengakui keberhasilan KB Indonesia terkait pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
Keberhasilan KB, kata Sugiri, membuat Indonesia diundang secara khusus pada acara Family Planning Summit di London minggu ini.
"Pendidikan seks perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah guna menghindari terjadinya seks bebas yang menimbulkan berbagai penyakit dan juga praktik aborsi di kalangan remaja," kata Irianto.
Irianto menjelaskan, meski pendidikan seks disertakan dalam kurikulum sekolah, muatan pendidikan seks harus dibatasi.
"Artinya tidak semua jenjang pendidikan diberi materi pendidikan seks, misalnya pada tingkat TK dan SD tidak perlu diberi, selain itu, muatannya pun harus dikemas sedemikian rupa sehingga pnedidikan akan berorientasi pada kesehatan reproduksi," kata dia.
Hal tersebut dinyatakan Irianto terkait dengan pemberitaan Menteri Kesehatan yang beberapa waktu lalu membagi-bagikan kondom sebagai kampanye mengenai program kesehatan reproduksi.
"Saya pikir hal tersebut tidak efektif dan malah akan menimbulkan kesan yang salah, cara yang efektif untuk mengenalkan kesehatan organ reproduksi adalah dengan memberikan pendidikan seks," kata dia.
Selain diberi pengertian dari segi kesehatan dengan menerjunkan para ahli, Irianto berpendapat pemberian pengertian dari sisi agama dirasa perlu.
Lebih lanjut Irianto menambahkan, dengan diberikannya pendidikan seks di jenjang sekolah, maka akan membantu program keluarga berencana (KB) yang dicanangkan pemerintah.
"Semakin banyak orang paham tentang kesehatan reproduksi, maka akan semakin banyak orang yang akan merencanakan bagaimana mereka nantinya akan berkeluarga, dan itu bagus untuk program KB kita," kata dia.
Pelaksanaan program KB di Indonesia telah mendapat pengakuan dari dunia internasional.
Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief mengatakan dunia internasional mengakui keberhasilan KB Indonesia terkait pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
Keberhasilan KB, kata Sugiri, membuat Indonesia diundang secara khusus pada acara Family Planning Summit di London minggu ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar