Utamanya terhadap penerbitaan sertifikat pengganti atas lahan yang disengketakan antara PT Hyundai Metal Indonesia (PT HMI) dengan PT Lordway Accommodation Engineering (PT LAE), yang berujung pada bentrokan antardua kelompok massa di Hotel Planet Holiday, Batam.
Bentrokan itu menyebabkan satu warga tewas dan puluhan luka-luka.
Adapun dugaan kejanggalan pada lahan ini terlihat mulai laporan kehilangan sertifikat di kantor polisi, iklan di media massa, hingga penerbitan sertifikat pengganti, hari dan tanggalnya sama.
Sesuai prosedur, seharusnya penerbitan sertifikat pengganti harus menunggu 30 hari tanggapan atas iklan yang diterbitkan media massa.
Dalam klarifikasi dan keterangan serta dokumen yang dimintai UKP4 ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, ternyata hari dan tanggal penerbitan sertifikat pengganti sama dengan penerbitan surat laporan kehilangan dari polisi, serta iklan di media massa.
"Beberapa anggota UKP4 sempat menanyakan hasil temuan tersebut kepada pejabat BPN Kota Batam. Termasuk siapa saja yang menangani staf atau kepala seksi atau bidang yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat pengganti," ujar salah satu pegawai BPN Batam mengaku ikut dimintai klarifikasi oleh UKP4 tersebut, Jumat (22/6/2012) kemarin.
Sumber dari kantor BPN yang tidak bersedia disebutkan namanya ini mengaku tidak hanya klarifikasi saja yang dimintai oleh UKP4.
Namun semua dokumen dan wewenang masing-masing seksi dan bidang juga harus dijelaskan kepada anggota UKP4 tersebut.
Tidak hanya itu saja, UKP4 juga menyoroti bank yang memberikan pinjaman uang atas anggunan dari sertifikat pengganti.
Seharusnya setiap mengajukan pinjaman ke bank prosesnya paling cepat satu bulan. Namun ini belum sampai seminggu pinjaman uang tersebut malah sudah cair.
"Saya tidak tahu temuan dugaan kejanggalan terbitnya sertifikat pengganti itu apakah terus diproses UKP4 atau tidak. Karena saya juga ikut memberikan klarifikasi terkait tugas saya sendiri waktu itu," ujar sumber tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar