Bongkar, Isu Perselingkuhan di Pemkot Yogyakarta

TRIBUNNEWS.COM,YOGYAKARTA-- Inspektorat Kota Yogyakarta tidak akan mengambil tindakan apapun terkait dugaan pejabat eselon II terlibat skandal perselingkuhan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Inspektorat menganggap dugaan itu hanya beraroma isu dan pendapat-pendapat orang belaka.
"Nggak-nggak ada. Kita bermain secara aturan. Semua itu hanya isu dan pendapat-pendapat," ucap Inspektur Inspektorat Yogyakarta, Wahyu Widayat saat dihubungi, Kamis (28/6/2012).
Bahkan soal foto mesra mirip kepala dinas dan kepala bidang yang dibawahinya di sebuah kamar hotel tanpa busana, Wahyu mengatakan foto itu bisa saja hasil rekayasa.
"Bisa aja itu cuma ditempel-tempel," tukas dia.
Wahyu mengatakan Inspektorat tidak akan menindaklanjuti isu tanpa fakta. Padahal, selain kabar yang santer berhembus sebuah foto mirip pejabat kepala dinas bersama kepala bidang di suatu instansi menguatkan kabar itu.
Namun Wahyu menegaskan pihaknya tidak menelan mentah-mentah adanya fakta itu.
”Bisa saja itu semua foto rekayasa yang ditempel. Tidak bisa itu menjadi bukti untuk alasan kami melakukan pemeriksaan,” ujar dia.
Ia enggan merinci apakah dari 8 PNS yang terkena sanksi berat pelanggaran Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraian dan Pernikahan PNS yang digelar kemarin, termasuk di dalamnya ada pejabat eselon II yang disebut.
"Kami tidak bisa merinci. Nggak boleh dibuka mohon maaf.Kami tidak bekerja untuk media. Birokrasi ada aturannya. Semua ada aturan," tegasnya lagi.
Pendapat berbeda disampaikan Ketua Komisi A DPRD Yogyakarta, Chang Wendryanto. Menurut dia bagaimanapun juga informasi skandal perselingkuhan di kalangan pejabat harus ditindaklanjuti. "Tidak bisa dikesampingkan informasi itu. Ada asap pasti ada api," tegas dia.
Menurutnya, sudah seharusnya Inspektorat mengecek kebenaran kabar tersebut. Terlebih jika ada foto yang diduga mirip pejabat yang disebut-sebut melakukan skandal perselingkuhan.
"Wajib ditindaklanjuti, ditelusuri. Jangan tutup mata. Ini berkaitan dengan citra Pemkot sebagai pengayom masyarakat. Pie sing diayomi nek sing ngayomi memberi contoh seperti itu," urainya.
Toh sudah seharusnya, PNS bermoral. Terlebih, katanya, mereka adalah orang-orang pilihan. "Memang tidak ada manusia sempurna. Tapi yang salah harus diingatkan. Ditindak," ujar Politisi Partai Indonesia Perjuangan (PDI P) itu.
Terkait hal itu, Komisi A katanya dalam waktu dekat akan memanggil Inspektorat untuk menindaklanjuti dugaan perselingkuhan itu.