TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA -
Sebagai tindak lanjut rencana aksi konservasi dan penyelamatan
orangutan di perkebunan kelapa sawit, khususnya di PT Telen dan PT Sawit
Prima Nusantara yang merupakan anak perusahaan Teladan Prima Group
(TPG), perusahaan bersiap membentuk satgas penyelamatan orangutan.
Suwadi, staf Environment Teladan Prima Group mengatakan, satgas punya tugas pokok membantu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan orangutan.
Ia menjelaskan, dasar hukum pembentukan satgas penyelamatan orangutan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 48/Menhut–II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.
"Dalam peraturan tersebut disebutkan, untuk daerah-daerah yang sering terjadi konflik antara manusia dan satwa liar, yang di Kaltim dalam hal ini adalah orangutan (Pongo pygmaeus morio), perlu dibentuk satgas penyelamatan orangutan," katanya, Jumat (20/4/2012).
Pada 11-14 April 2012 di Mata Air Estate, TPG bekerja sama dengan Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman, serta pihak BKSDA dan Balai Penelitian dan Teknologi KSDA Kaltim, menggelar training konservasi orangutan di perkebunan sawit.
Peserta training difokuskan pada calon anggota satgas penyelamatan orangutan yang berjumlah 25 orang. Anggota satgas adalah wakil dari perusahaan dan BKSDA Kaltim.
"Keselamatan orangutan, manusia (karyawan dan masyarakat sekitar kebun), serta aset perusahaan (tanaman sawit) sama-sama penting. Sehingga, penanganannya perlu kehati-hatian, agar semuanya selamat dan aman," tegas Suwadi.
Satgas penyelamatan orangutan, jelasnya, selanjutnya akan melakukan translokasi, jika terdapat individu orangutan yang 'terjebak' di tengah-tengah perkebunan sawit, untuk direlokasi ke wilayah-wilayah yang punya daya dukung kawasan yang lebih baik. (*)
Suwadi, staf Environment Teladan Prima Group mengatakan, satgas punya tugas pokok membantu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan orangutan.
Ia menjelaskan, dasar hukum pembentukan satgas penyelamatan orangutan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 48/Menhut–II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.
"Dalam peraturan tersebut disebutkan, untuk daerah-daerah yang sering terjadi konflik antara manusia dan satwa liar, yang di Kaltim dalam hal ini adalah orangutan (Pongo pygmaeus morio), perlu dibentuk satgas penyelamatan orangutan," katanya, Jumat (20/4/2012).
Pada 11-14 April 2012 di Mata Air Estate, TPG bekerja sama dengan Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman, serta pihak BKSDA dan Balai Penelitian dan Teknologi KSDA Kaltim, menggelar training konservasi orangutan di perkebunan sawit.
Peserta training difokuskan pada calon anggota satgas penyelamatan orangutan yang berjumlah 25 orang. Anggota satgas adalah wakil dari perusahaan dan BKSDA Kaltim.
"Keselamatan orangutan, manusia (karyawan dan masyarakat sekitar kebun), serta aset perusahaan (tanaman sawit) sama-sama penting. Sehingga, penanganannya perlu kehati-hatian, agar semuanya selamat dan aman," tegas Suwadi.
Satgas penyelamatan orangutan, jelasnya, selanjutnya akan melakukan translokasi, jika terdapat individu orangutan yang 'terjebak' di tengah-tengah perkebunan sawit, untuk direlokasi ke wilayah-wilayah yang punya daya dukung kawasan yang lebih baik. (*)
Editor: Yaspen Martinus | Sumber: Tribun Kaltim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar