TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Jafar Hafsah memastikan koalisi pemerintahan SBY-Boediono tetap solid.
Ia pun optimistis kubu pemerintahan akan meloloskan rencana pemerintah mengerek naik harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk melalui pemungutan suara.
"Insya Allah kita siap," kata Jafar di sela-sela dialog kenegaraan di gedung DPD RI Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Menurutnya, kalau pun voting dilakukan, maka opsinya hanya tentang perubahan Pasal 7 ayat 6 dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 mengenai APBN 2012 dimana di dalam UU itu menjelaskan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
Di tempat yang sama, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, menilai sangat naif keputusan naik tidaknya harga BBM bersubsidi diputuskan lewat jalur voting (suara terbanyak).
"Naif kalau itu dibawa ke paripurna DPR. Sebuah keputusan pemerintah di bawah ke voting," kata Simbolon.
Anggota Komisi VII (Komisi Energi) DPR RI ini meminta Presiden SBY memikirkan ini lebih jauh lagi.
"Keputusan ini, menaikkan harga BBM tidak berdampak positif ke Pak SBY, tapi oknum-oknum yang diuntungkan dalam hal ini. Ini bukan yang terbaik untuk Pak SBY," kata Simbolon.
Rapat paripurna DPR penetapan APBN Perubahan 2012 akan dilangsungkan Jumat 30 Maret, lusa.
Dimana di dalamnya akan diputuskan harga BBM naik atau dibatalkan. Jika anggota fraksi DPR pendukung pemerintah solid yakni Fraksi Demokrat, PPP, PAN, PPP, dan Golkar, maka bisa dipastikan harga BBM naik.
Sebab suara anggota koalisi partai pendukung pemerintah di DPR adalah suara mayoritas.
Rencananya, tim perumus dan pemerintah akan bertemu kembali pada Kamis (29/3/2012) pagi. Persamuhan untuk melakukan sinkronisasi hasil Panja A, B dan C. Setelah itu, hasil pembahasan APBN-P 2012 akan disetujui dalam Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (30/3/2012).
Sebelumnya, Banggar DPR RI dalam rapat intern Minggu malam memutuskan dua pilihan tentang subsidi energi. Opsi ini bersifat paket. Selain subsidi energi, opsi ini meliputi subsidi listrik, cadangan risko fiskal, dan soal keleluasaan pemerintah mengerek harga BBM bersubsidi eceran.
Opsi pertama, subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal sebesar Rp 23 triliun. Opsi ini memberikan peluang pemerintah mengerek naik harga BBM karena mencabut pasal 7 Ayat 6 UU Nomor 11 tahun 20111 tentang APBN 2012, yang menyatakan harga jual eceran BBM bersubsidi tak naik.
Opsi ini disokong kubu pemerintah berikut koalisinya, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Sementara opsi kedua adalah subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal sebesar Rp 23 triliun. Opsi ini menentang pemerintah menaikkan harga eceran BBM bersubsidi. Opsi ini didukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Hanura.(Hasanuddin Aco)
*Silakan baca edisi selengkapnya dengan klik Tribun Jakarta Digital Newspaper
Ia pun optimistis kubu pemerintahan akan meloloskan rencana pemerintah mengerek naik harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk melalui pemungutan suara.
"Insya Allah kita siap," kata Jafar di sela-sela dialog kenegaraan di gedung DPD RI Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Menurutnya, kalau pun voting dilakukan, maka opsinya hanya tentang perubahan Pasal 7 ayat 6 dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 mengenai APBN 2012 dimana di dalam UU itu menjelaskan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
Di tempat yang sama, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, menilai sangat naif keputusan naik tidaknya harga BBM bersubsidi diputuskan lewat jalur voting (suara terbanyak).
"Naif kalau itu dibawa ke paripurna DPR. Sebuah keputusan pemerintah di bawah ke voting," kata Simbolon.
Anggota Komisi VII (Komisi Energi) DPR RI ini meminta Presiden SBY memikirkan ini lebih jauh lagi.
"Keputusan ini, menaikkan harga BBM tidak berdampak positif ke Pak SBY, tapi oknum-oknum yang diuntungkan dalam hal ini. Ini bukan yang terbaik untuk Pak SBY," kata Simbolon.
Rapat paripurna DPR penetapan APBN Perubahan 2012 akan dilangsungkan Jumat 30 Maret, lusa.
Dimana di dalamnya akan diputuskan harga BBM naik atau dibatalkan. Jika anggota fraksi DPR pendukung pemerintah solid yakni Fraksi Demokrat, PPP, PAN, PPP, dan Golkar, maka bisa dipastikan harga BBM naik.
Sebab suara anggota koalisi partai pendukung pemerintah di DPR adalah suara mayoritas.
Rencananya, tim perumus dan pemerintah akan bertemu kembali pada Kamis (29/3/2012) pagi. Persamuhan untuk melakukan sinkronisasi hasil Panja A, B dan C. Setelah itu, hasil pembahasan APBN-P 2012 akan disetujui dalam Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (30/3/2012).
Sebelumnya, Banggar DPR RI dalam rapat intern Minggu malam memutuskan dua pilihan tentang subsidi energi. Opsi ini bersifat paket. Selain subsidi energi, opsi ini meliputi subsidi listrik, cadangan risko fiskal, dan soal keleluasaan pemerintah mengerek harga BBM bersubsidi eceran.
Opsi pertama, subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal sebesar Rp 23 triliun. Opsi ini memberikan peluang pemerintah mengerek naik harga BBM karena mencabut pasal 7 Ayat 6 UU Nomor 11 tahun 20111 tentang APBN 2012, yang menyatakan harga jual eceran BBM bersubsidi tak naik.
Opsi ini disokong kubu pemerintah berikut koalisinya, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Sementara opsi kedua adalah subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal sebesar Rp 23 triliun. Opsi ini menentang pemerintah menaikkan harga eceran BBM bersubsidi. Opsi ini didukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Hanura.(Hasanuddin Aco)
*Silakan baca edisi selengkapnya dengan klik Tribun Jakarta Digital Newspaper
Penulis: Hasanudin Aco | Editor: Willy Widianto | Sumber: Tribun Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar