TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Kota Manado yang pekan lalu diramaikan kios bensin eceran, kini menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak, kios-kios itu mulai jarang ditemui lagi.
Keberadaan polisi di stasiun pengisian bahan bakar umum membuat para pengecer tak lagi leluasa membeli bensin dan solar.
Rabu (28/3/2012), ratusan pengecer bensin melakukan demo di kantor Wali Kota dan DPRD Manado. Mereka menolak penertiban yang akan dilakukan, karena penertiban itu menurutnya menghalangi mata pencahariannya.
"Kami datang untuk menolak rencana kenaikan BBM dan penjagaan oleh petugas di SPBU, karena dampaknya akan membuat kami menderita," kata koordinator aksi Rusli Umar, saat berdemo di halaman Kantor Wali Kota Manado.
Rusli menambahkan, sejak akhir tahun lalu, mereka selalu menerima perlakuan buruk saat menjual premium, padahal apa yang dilakukannya bukan penimbun dan bukan pelaku tindak kriminal,
"Oleh karena itu, kami minta diperlakukan sama seperti warga lainnya, jangan diintimidasi dan diperlakukan sewenang-wenang karena itu sama dengan mencabut hak-hak ekonomi kami," ungkapnya.
Asisten I Pemko Manado Didi Salendu yang menemui pendemo mengungkapkan hingga kemarin belum ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi. "Pedagang harus memahami apa yang dilakukan pemerintah bukan untuk menyengsarakan masyarakat, karena ada alasan yang logis di balik tindakan itu," ungkapnya.
Mengenai tuntutan pengecer, pemerintah tetap ikut aturan, yang tak sesuai aturan harus ditertibkan.
Ketua Komisi A DPRD Manado Sultan Udin Musa mengatakan, sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan dengan Pemerintah Kota sebelumnya, pengecer boleh berjualan., karena Undang-undang Nomor 55 sama sekali tak menyentuh pedagang pengecer, kecuali para agen, pengoplos atau yang sengaja menjual keluar negeri, mereka itulah yang disentuh hukum.
Kesepakatan itu masih berlaku dan belum berubah sehingga tidak akan bersentuhan dengan hukum. Jadi pedagang boleh tetap berjualan, asal tidak menghalangi dan mengganggu arus lalu lintas dan masyarakat sekitar.
Sementara itu, penolakan kenaikan harga BBM terus diserukan mahasiswa di Kota Manado. Kemarin, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Manado kembali turun ke jalan.
Mereka awalnya berkumpul di patung Walter Monginsidi Boulevard Manado. Mahasiswa ini membawa atribut berupa bendera dan panji GMNI serta kertas karton yang bertuliskan tentang penolakan kenaikan BBM. GMNI melakukan orasi penolakan kenaikan harga BBM dan selanjutnya ke kantor DPRD Sulut.
Di lain pihak mahasiswa yang tergabung dalam HMI turun ke jalan menolak rencana kenaikan harga BBM dengan mendatangi kantor Pertamina Manado. Mereka sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga.
Keberadaan polisi di stasiun pengisian bahan bakar umum membuat para pengecer tak lagi leluasa membeli bensin dan solar.
Rabu (28/3/2012), ratusan pengecer bensin melakukan demo di kantor Wali Kota dan DPRD Manado. Mereka menolak penertiban yang akan dilakukan, karena penertiban itu menurutnya menghalangi mata pencahariannya.
"Kami datang untuk menolak rencana kenaikan BBM dan penjagaan oleh petugas di SPBU, karena dampaknya akan membuat kami menderita," kata koordinator aksi Rusli Umar, saat berdemo di halaman Kantor Wali Kota Manado.
Rusli menambahkan, sejak akhir tahun lalu, mereka selalu menerima perlakuan buruk saat menjual premium, padahal apa yang dilakukannya bukan penimbun dan bukan pelaku tindak kriminal,
"Oleh karena itu, kami minta diperlakukan sama seperti warga lainnya, jangan diintimidasi dan diperlakukan sewenang-wenang karena itu sama dengan mencabut hak-hak ekonomi kami," ungkapnya.
Asisten I Pemko Manado Didi Salendu yang menemui pendemo mengungkapkan hingga kemarin belum ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi. "Pedagang harus memahami apa yang dilakukan pemerintah bukan untuk menyengsarakan masyarakat, karena ada alasan yang logis di balik tindakan itu," ungkapnya.
Mengenai tuntutan pengecer, pemerintah tetap ikut aturan, yang tak sesuai aturan harus ditertibkan.
Ketua Komisi A DPRD Manado Sultan Udin Musa mengatakan, sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan dengan Pemerintah Kota sebelumnya, pengecer boleh berjualan., karena Undang-undang Nomor 55 sama sekali tak menyentuh pedagang pengecer, kecuali para agen, pengoplos atau yang sengaja menjual keluar negeri, mereka itulah yang disentuh hukum.
Kesepakatan itu masih berlaku dan belum berubah sehingga tidak akan bersentuhan dengan hukum. Jadi pedagang boleh tetap berjualan, asal tidak menghalangi dan mengganggu arus lalu lintas dan masyarakat sekitar.
Sementara itu, penolakan kenaikan harga BBM terus diserukan mahasiswa di Kota Manado. Kemarin, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Manado kembali turun ke jalan.
Mereka awalnya berkumpul di patung Walter Monginsidi Boulevard Manado. Mahasiswa ini membawa atribut berupa bendera dan panji GMNI serta kertas karton yang bertuliskan tentang penolakan kenaikan BBM. GMNI melakukan orasi penolakan kenaikan harga BBM dan selanjutnya ke kantor DPRD Sulut.
Di lain pihak mahasiswa yang tergabung dalam HMI turun ke jalan menolak rencana kenaikan harga BBM dengan mendatangi kantor Pertamina Manado. Mereka sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga.
Editor: Willy Widianto | Sumber: Tribun Manado
Tidak ada komentar:
Posting Komentar