TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, beberapa calon menteri sudah menyambangi kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dari informasi yang dihimpun Tribunnews, Kamis (6/10), Presiden SBY sengaja beraktivitas di rumah pribadinya, Kompleks Puri Cikeas.
"Beberapa (calon menteri) sudah ke Cikeas. Tapi, saya tak tahu prosesnya seperti apa. Yang jelas, semua proses terkait penyusunan kabinet demi perbaikan pemerintahan ini sudah berjalan," ujar sumber di Partai Demokrat, di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, penyusunan kabinet baru dijadwalkan selesai pada pertengahan bulan. "Kita tunggu saja sikap resmi Presiden. Soal nama-nama yang sempat beredar itu, tunggu tanggal mainnya," ujarnya diplomatis.
Sekertaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi mengungkap, kontrak politik seluruh parpol pendukung koalisi pemerintahan SBY-Boediono, ikut menjadi referensi dalam penyusunan kabinet. Namun, kontrak politik partai koalisi itu tidak mengurangi hak prerogatif Presiden SBY dalam menentukan para pembantunya di kabinet.
"Menurut saya parpol koalisi sesuai proporsinya saja. Lebih baik kita beri keleluasan kepada Presiden untuk menentukan orang-orang yang duduk di kabinet," ujarnya.
Sedang Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengingatkan Presiden SBY, partainya mempunyai kontrak politik khusus yang berbeda dengan partai lain anggota koalisi. "Kontrak politik kami dengan Pak SBY, sifatnya khusus, beda dengan kontrak politik partai koalisi lain. Saya ini pengambil keputusan, jadi saya tahu apa yang terjadi nanti," kata Anis Matta saat ditemui di DPR, Kamis.
Anis belum bersedia membeberkan secara rinci apa isi kontrak politik yang membuat PKS percaya diri, tak akan ada menterinya yang terkena reshuffle. "Bagi kami, reshuffle itu percuma. Tapi, kita lihat saja nanti seperti apa yang reshuffle dilakukan. Kontrak politik kami, ibaratnya spesial, pakai dua telor. Kalau ada reshuffle, kontak politik itu baru kami buka," kata Anis.
Ia juga memastikan, sampai saat ini Presiden SBY belum secara resmi memanggil PKS untuk membicarakan mengenai rencana reshuffle kabinet. Ia pun enggan menanggapi isu beredar menyangkut pencopotan mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dari posisi sebagai Menkoinfo.
"Isu reshuffle ini cuma buat gaduh. Yang ada sana-sini berspekulasi dan para menterinya jadi nggak fokus kerja," tandas Anis Matta.
Dikaji ulang
Dari informasi yang dihimpun, Tifatul Sembiring ditawari posisi Duta Besar RI di Turki. Selanjutnya, pos yang ditinggalkan Tifatul akan diisi oleh sosok dari unsur Partai Demokrat.
Anis Matta menyarankan kepada Presiden SBY untuk berpikir ulang mengenai rencana reshuffle kabinet. "Kami (PKS) menyarankan, sebaiknya dipikir ulang rencana reshuffle itu. Ditinjau ulang, karena tujuannya tak akan tercapai," katanya.
Ia seakan menyindir Presiden SBY sebagai presiden yang paling banyak melakukan reshuffle kabinet. "Presiden SBY paling banyak melakukan fit and proper test. Saat pemilihan para menteri, dilakukan seleksi yang ketat. Pak Harto saja, mau mengangkat menteri cuma tinggal telepon saja," sindir Anis Matta.
Wakil Ketua DPR itu mempertanyakan terkait pakta integritas yang ditandangani para menteri. "Kalau seleksi (calon menteri) waktu itu ketat, tentu output-nya bagus dong. Tapi, ini malah gonti-ganti. Paling banyak merombak kabinet. Persoalannya, ini salah pilih menteri atau salah urus," tambahnya. (tribunnews/yat)
"Beberapa (calon menteri) sudah ke Cikeas. Tapi, saya tak tahu prosesnya seperti apa. Yang jelas, semua proses terkait penyusunan kabinet demi perbaikan pemerintahan ini sudah berjalan," ujar sumber di Partai Demokrat, di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, penyusunan kabinet baru dijadwalkan selesai pada pertengahan bulan. "Kita tunggu saja sikap resmi Presiden. Soal nama-nama yang sempat beredar itu, tunggu tanggal mainnya," ujarnya diplomatis.
Sekertaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi mengungkap, kontrak politik seluruh parpol pendukung koalisi pemerintahan SBY-Boediono, ikut menjadi referensi dalam penyusunan kabinet. Namun, kontrak politik partai koalisi itu tidak mengurangi hak prerogatif Presiden SBY dalam menentukan para pembantunya di kabinet.
"Menurut saya parpol koalisi sesuai proporsinya saja. Lebih baik kita beri keleluasan kepada Presiden untuk menentukan orang-orang yang duduk di kabinet," ujarnya.
Sedang Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengingatkan Presiden SBY, partainya mempunyai kontrak politik khusus yang berbeda dengan partai lain anggota koalisi. "Kontrak politik kami dengan Pak SBY, sifatnya khusus, beda dengan kontrak politik partai koalisi lain. Saya ini pengambil keputusan, jadi saya tahu apa yang terjadi nanti," kata Anis Matta saat ditemui di DPR, Kamis.
Anis belum bersedia membeberkan secara rinci apa isi kontrak politik yang membuat PKS percaya diri, tak akan ada menterinya yang terkena reshuffle. "Bagi kami, reshuffle itu percuma. Tapi, kita lihat saja nanti seperti apa yang reshuffle dilakukan. Kontrak politik kami, ibaratnya spesial, pakai dua telor. Kalau ada reshuffle, kontak politik itu baru kami buka," kata Anis.
Ia juga memastikan, sampai saat ini Presiden SBY belum secara resmi memanggil PKS untuk membicarakan mengenai rencana reshuffle kabinet. Ia pun enggan menanggapi isu beredar menyangkut pencopotan mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dari posisi sebagai Menkoinfo.
"Isu reshuffle ini cuma buat gaduh. Yang ada sana-sini berspekulasi dan para menterinya jadi nggak fokus kerja," tandas Anis Matta.
Dikaji ulang
Dari informasi yang dihimpun, Tifatul Sembiring ditawari posisi Duta Besar RI di Turki. Selanjutnya, pos yang ditinggalkan Tifatul akan diisi oleh sosok dari unsur Partai Demokrat.
Anis Matta menyarankan kepada Presiden SBY untuk berpikir ulang mengenai rencana reshuffle kabinet. "Kami (PKS) menyarankan, sebaiknya dipikir ulang rencana reshuffle itu. Ditinjau ulang, karena tujuannya tak akan tercapai," katanya.
Ia seakan menyindir Presiden SBY sebagai presiden yang paling banyak melakukan reshuffle kabinet. "Presiden SBY paling banyak melakukan fit and proper test. Saat pemilihan para menteri, dilakukan seleksi yang ketat. Pak Harto saja, mau mengangkat menteri cuma tinggal telepon saja," sindir Anis Matta.
Wakil Ketua DPR itu mempertanyakan terkait pakta integritas yang ditandangani para menteri. "Kalau seleksi (calon menteri) waktu itu ketat, tentu output-nya bagus dong. Tapi, ini malah gonti-ganti. Paling banyak merombak kabinet. Persoalannya, ini salah pilih menteri atau salah urus," tambahnya. (tribunnews/yat)
Penulis: Rachmat Hidayat | Editor: Prawira Maulana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar