''Saya dengar di media, DPR mengundang seolah-olah untuk menguliti KPK. Apakah rapat konsultasi yang dilakukan pimpinan DPR dengan lembaga-lembaga terkait penegakan hukum ada tindakan tidak terpuji?'' katanya di Jakarta, Jumat (30/9).
Marzuki meminta agar jangan dipersepsikan bahwa pemanggilan DPR ini seolah-olah mau ikut campur soal penegakan hukum di KPK. "DPR mendukung apa yang dilakukan KPK," tegasnya.
Ia menegaskan bahwa DPR itu taat asas. Siapa pun anggota Banggar yang dipanggil KPK, akan diikuti sesuai aturan hukum. Karena tak ada perbedaan bagi setiap warga negara di mata hukum. Mereka wajib memenuhi panggilan tersebut jika sesuai dengan hukum acara.
Menurut Marzuki, rapat pimpinan yang diselenggarakan, Kamis (29/9), dengan Kapolri dan Jaksa Agung membicarakan masalah hukum acara, yaitu pemanggilan yang dilakukan KPK terhadap pimpinan Banggar sebagai saksi ahli atau saksi yang mengetahui kejadian.
''Itu yang harus didudukkan. Jangan disamakan antara saksi ahli dengan saksi yang mengetahui atau melihat kejadian. Ini harus dipisahkan agar tidak terjadi persepsi yang keliru,'' tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar