TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mendesak agar Pangdam Pattimura dan Kapolda Maluku dicopot. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo dengan alasan, keduanya dianggap gagal dalam menjaga perdamaian di Ambon, Maluku sehingga konflik, kembali terjadi.
"Pemerintah pusat harus menarik Pangdam dan Kapolda. Karena ternyata, penanganan pascakonflik (di Ambon, Maluku) selama ini, tidak ada elemen transformasinya. Konflik tetap laten, kata Tjahjo Kumolo dalam pernyatannya, Senin (12/09/2011).
Dikatakan, Kapolda Maluku dan Pangdam Patimura adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya konflik yang terjadi. Jangan sampai, masalah ini kemudian hanya anak buah yang dijadikan korban.
"Kita juga patut pertanyakan kinerja Badan Intelejen Negara (BIN), Polri, kemudian TNI yang selalu kecolongan. Selalu kecolongan dan terlambat, melakukan setiap antisipasi setiap gelagat yang ada. Padahal, pola kerusuhan gelagatnya sama dengan yang terjadi pada masa lalu, juga skenario mempertentangkan konfliknya.
"Harusnya, aparat sudah paham dan cepat mengantisipasi. Polri dan Pemda Maluku juga harus secepatnya membuat pernyataan resmi terpadu, agar berita tidak simpang siur dan berkembang menjadi tidak jelas," kata Tjahjo Kumolo.
"Pemerintah pusat harus menarik Pangdam dan Kapolda. Karena ternyata, penanganan pascakonflik (di Ambon, Maluku) selama ini, tidak ada elemen transformasinya. Konflik tetap laten, kata Tjahjo Kumolo dalam pernyatannya, Senin (12/09/2011).
Dikatakan, Kapolda Maluku dan Pangdam Patimura adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya konflik yang terjadi. Jangan sampai, masalah ini kemudian hanya anak buah yang dijadikan korban.
"Kita juga patut pertanyakan kinerja Badan Intelejen Negara (BIN), Polri, kemudian TNI yang selalu kecolongan. Selalu kecolongan dan terlambat, melakukan setiap antisipasi setiap gelagat yang ada. Padahal, pola kerusuhan gelagatnya sama dengan yang terjadi pada masa lalu, juga skenario mempertentangkan konfliknya.
"Harusnya, aparat sudah paham dan cepat mengantisipasi. Polri dan Pemda Maluku juga harus secepatnya membuat pernyataan resmi terpadu, agar berita tidak simpang siur dan berkembang menjadi tidak jelas," kata Tjahjo Kumolo.
Penulis: Rachmat Hidayat | Editor: Prawira Maulana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar