TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Menteri Keuangan Agus Martowardojo, hari ini, Jumat (30/9).
Menkeu akan diperiksa terkait kasus suap Rp 1,5 miliar program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) di Kemennakertrans.
Mengenai pemanggilan itu, Menteri Agus Marto mengatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan KPK tersebut. "Saya musti datang. Kalau terkait KPK saya musti baca dulu (surat pemanggilan, Red)," ungkap Agus Marto, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (29/9).
Lebih lanjut Agus menyatakan kesiapannya dan kementeriannya untuk bekerja sama dengan KPK. "Kami jajaran kementerian keuangan akan memberikan kerja sama dengan KPK," kata Agus terkait pemanggilannya sebagai saksi terkait kasus suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) di Kemennakertrans.
Namun, terkait waktu, Agus masih akan melihat terlebih dahulu jadwalnya. Kalau waktu yang dimintakan tepat, maka dia memastikan akan dating memenuhi panggilan KPK tersebut. "Karena saya baru datang hari ini, saya lihat dulu undangannya. Ada beberapa undangan di Wapres, Sensus (Pajak-red) lihat dulu, Kalau ada undangan, kalau waktu tepat kita akan datang," ujar Menkeu.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa akan memeriksa Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. Menkeu akan diperiksa terkait kasus suap Rp 1,5 miliar program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) di Kemennakertrans.
"Informasi yang saya terima dari penyidik KPK, bahwa penyidik akan memanggil Menteri Keuangan pada hari Jumat (30/9), dia akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap di Kemnakertrans," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di kantor KPK kepada wartawan.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dapat memulai kembali membahas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), khususnya APBN 2012.
Dengan membangun komunikasi, Agus Marto berharap Banggar dan pemerintah dapat kembali duduk bersama membahas anggaran. "Saya membangun komunikasi dengan DPR, khususnya Banggar, agar penyusunan anggaran bisa dilaksanakan," jelas Aagus.
"Kami optimistis akan berkomunikasi dan bisa menyekesaikan pembahasan anggaran," lanjut Menkeu.
Menkeu akan diperiksa terkait kasus suap Rp 1,5 miliar program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) di Kemennakertrans.
Mengenai pemanggilan itu, Menteri Agus Marto mengatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan KPK tersebut. "Saya musti datang. Kalau terkait KPK saya musti baca dulu (surat pemanggilan, Red)," ungkap Agus Marto, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (29/9).
Lebih lanjut Agus menyatakan kesiapannya dan kementeriannya untuk bekerja sama dengan KPK. "Kami jajaran kementerian keuangan akan memberikan kerja sama dengan KPK," kata Agus terkait pemanggilannya sebagai saksi terkait kasus suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) di Kemennakertrans.
Namun, terkait waktu, Agus masih akan melihat terlebih dahulu jadwalnya. Kalau waktu yang dimintakan tepat, maka dia memastikan akan dating memenuhi panggilan KPK tersebut. "Karena saya baru datang hari ini, saya lihat dulu undangannya. Ada beberapa undangan di Wapres, Sensus (Pajak-red) lihat dulu, Kalau ada undangan, kalau waktu tepat kita akan datang," ujar Menkeu.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa akan memeriksa Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. Menkeu akan diperiksa terkait kasus suap Rp 1,5 miliar program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) di Kemennakertrans.
"Informasi yang saya terima dari penyidik KPK, bahwa penyidik akan memanggil Menteri Keuangan pada hari Jumat (30/9), dia akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap di Kemnakertrans," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di kantor KPK kepada wartawan.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dapat memulai kembali membahas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), khususnya APBN 2012.
Dengan membangun komunikasi, Agus Marto berharap Banggar dan pemerintah dapat kembali duduk bersama membahas anggaran. "Saya membangun komunikasi dengan DPR, khususnya Banggar, agar penyusunan anggaran bisa dilaksanakan," jelas Aagus.
"Kami optimistis akan berkomunikasi dan bisa menyekesaikan pembahasan anggaran," lanjut Menkeu.
Editor: Prawira Maulana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar