Hal itu spontan diungkapkan Ayi seai menjadi inspektur upacara pada apel besar Linmas Satpam, Komunitas Ojek, delman, juru parkir bersama seluruh potensi yang ada di Kecamatan Cicendo, Selasa (26/6/2012) kemarin. Apel yang berlangsung di Lapangan Jalan Pandawa, itu guna menciptakan Bandung kondusif dan aman.
"Penanganan korupsi itu harus dilakukan bersama-sama, bukan hanya jajaran aparat penegak hukum, termasuk KPK. Tetapi melibatkan potensi masyarakat mencegah terjadinya korupsi," kata Ayi.
Meski sungkan menyebut berapa besaran uang yang akan disumbangkannya, Ayi mengaku serius akan hal tersebut.
Menurut Ayi, kinerja KPK dalam memberantas korupsi perlu diapresiasi semua pihak. Oleh karena itu, sarana penunjang kerja berupa pembangunan gedung KPK pun perlu didukung oleh masyarakat luas.
Seperti diberitakan, jajaran pimpinan KPK mewacanakan rencana meminta bantuan masyarakat untuk membiayai pembangunan gedung baru KPK. Langkah itu akan dilakukan jika DPR, khususnya Komisi III, tidak juga merealisasikan janjinya untuk menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan kebutuhan akan fasilitas gedung baru bagi KPK sudah sangat mendesak. Menurut dia, gedung yang ada sekarang sudah tidak dapat menampung jumlah pegawai KPK.
"Bisa dicek dengan kondisi yang sekarang jumlah penghuni gedung KPK sudah dua kali jumlah semestinya," kata Bambang di kantornya, Senin lalu.
Bambang menjelaskan, KPK telah mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung semenjak dua tahun lalu dengan anggaran sebesar Rp 225 miliar. Adapun proyeknya dikerjakan multiyears dengan rincian Rp61 miliar per tahun.
KPK sebetulnya sudah sejak tahun 2008 mengajukan anggaran pembangunan gedung yang rencananya akan dibangun di Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan itu.
Rencananya, gedung baru itu akan dibangun di lahan seluas 8.294 meter persegi di Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan status sertifikat hak pakai no 155 atas nama KPK.
Gedung yang saat ini ditempati dinilai KPK sudah tak lagi memadai untuk menampung seluruh pegawai KPK yang berjumlah sekitar 730 orang. Saat ini, gedung itu ditempati 650 orang. Sisanya, mereka terpaksa berkantor di dua gedung lain. Padahal, kapasitas gedung itu hanya untuk 350 orang.
Wacana donasi dari masyarakat ini langsung disambut oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang memberikan sumbangan Rp 1 juta kepada KPK. Namun sumbangan ini belum diterima KPK, karena belum ada mekanisme pengumpulan uang.
Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, pun siap urunan untuk membangun gedung tersebut. Begitu pula, Wakil Ketua lainnya, Priyo Budi Santoso bersedia ikut memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dana dari Komisi III belum juga cair.
"Kalau memang akan dibentuk tim untuk mengoordinasi iuran masyarakat, saya nanti akan ikut nyumbang secara pribadi," kata Priyo, kemarin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar