Jatim Terkorup Nomor Empat

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA-Dikonfirmasi terkait rilis dari PPATK yang menyebutkan bahwa Pemprov Jatim diduga menjadi provinsi terkorup keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur, para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim terkesan bungkam, Selasa (28/8/2012) malam.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf tidak menjawab Surya (tribunnews group) saat dihubungi lewat telpon dan pesan pendek.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Rasiyo mengaku masih sibuk menghadiri acara penting dan berjanji akan menghubungi balik setelah acara selesai.
Sedangkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Nurwiyatno mengatakan, dirinya tidak punya kewenangan dan kompetensi menjelaskan masalah tersebut.
Sebelumnya, PPATK melansir  pemerintah provinsi yang paling tinggi diduga melakukan tindak pidana korupsi. Peringkat pertama ditempati Pemprov DKI Jakarta dengan 46,7 persen, kedua Jawa Barat dengan 6,0 persen, ketiga Kalimantan Timur 5,7 persen, dan Jawa Timur menempati posisi keempat dengan 5,2 persen.
Setelah secara berurutan disusul Jambi 4,1 persen, Sumatera Utara 4,0 persen, Jawa Tengah 3,5 persen, Kalimantan Selatan 2,1 persen, Nangroe Aceh Darussalam 2,1 persen, Papua 1,8 persen, Sumatera Selatan 1,5 persen, Sulawesi Selatan 1,5 persen, Riau 1,5 persen, Kepulauan Riau 1,3 persen, Banten 1,3 persen, Lampung 1,2 persen, DI Yogyakarta 1,1 persen, Maluku 1,1 persen.
Lalu Sulawesi Utara 0,9 persen, Kalimantan Barat 0,8 persen, Nusa Tenggara Timur 0,8 persen, Bengkulu 0,8 persen, Sumatera Barat 0,7 persen, Bali 0,7 persen, Kalimantan Tengah 0,6 persen, Sulwesi Tenggara 0,6 persen, Nusa tenggara Barat 0,5 persen, Papua Barat 0,5 persen, Maluku Utara 0,4 persen, Sulawei Tengah 0,4 persen, Sulawesi Barat 0,3 persen, dan terakhir Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen.