Kepada wartawan, Hartati sempat mengeluhkan sulitnya mengurus izin di Indonesia. Perusahaan milik anggota Dewan Pembina Partai Demokrat diduga menyuap Bupati Buol Amran Batalipu, untuk mendapatkan sertifikat hak guna usaha (HGU) perkebunan Kelapa Sawit di Buol, Sulawesi Tengah.
"Kesimpulan saya, di negeri kita perlu ada suatu perbaikan sistem. Suatu sistem manajemen kekuasaan dan perizinan," ujar Hartati di Gedung KPK, Jakarta, Senin malam.
Hartati menilai, sistem saat ini memberikan celah terjadinya transaksi atau praktik suap-menyuap.
"Supaya tidak membuka peluang yang menyusahkan banyak pihak," imbuhnya.
Hartati yang sudah menggarap lahan sejak 1994, mengaku hanya korban dari sistem yang buruk.
"Kami sudah berjuang ke daerah terpencil karena terpanggil dan sebagainya, tapi terjadi salah paham seperti ini. Saya kan akhirnya jadi korban," cetus pengelola Pekan Raya Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar